MEDAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
WTP diperoleh menyusul penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Perolehan WTP diumumkan melalui surat BPKP Sumatera Utara Nomor 209a/S/XVIII.MDN/05/2025 tentang Penyampaian LHP LKPD Tahun 2024 yang diserakan langsung oleh Kepala BPKP Paula Henry Simatupang kepada Bupati Madina Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis di Auditorium BPKP Sumut, Medan, pada Senin (26/5/2025).
Paula mengatakan, opini yang diberikan oleh BPK dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dia mengungkapkan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK ada beberapa temuan yang menjadi perhatian penting karena terjadi hampir di tujuh kabupaten/kota yang hari ini menerima LHP LKPD.
“Antara lain, kekurangan volume bangunan, pencatatan aset yang belum efektif, perjalanan dinas yang masih sering jadi temuan,” kata dia.
Dia pun meminta para kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPKP terhadap LHP tersebut.
Bupati Saipullah mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa opini itu harus dilihat secara konprehensif, terlebih ada catatan yang diberikan oleh BPKP.
“Banyak catatan yang harus diperbaiki dan kami melihat itu adalah sebagai bentuk koreksi atas laporan keuangan yang kami serahkan,” sebut dia.
Mantan kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat ini menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti catatan yang diberikan BPKP terhadap LKPD dalam waktu dua bulan.
“Selanjutnya kami akan melakukan capacity building kepada pegawai atau pejabat yang langsung menangani kegiatan laporan keuangan di semua OPD yang ada di Madina,” lanjut Saipullah.
Bupati berharap tahun mendatang Pemkab Madina bisa mempertahankan opini tersebut dengan catatan yang jauh lebih sedikit. “Kalau ada catatan-catatan kecil, saya pikir itu masih wajar,” pungkas dia.
Ketua DPRD Erwin mengatakan keberhasilan Pemkab Madina meraih Opini WTP tiga kali berturut kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan.
“Tapi, sebagai ketua DPRD, saya berterima kasih kepada Pemkab Madina. Mudah-mudahan ke depan WTP ini dapat kita pertahankan dengan WTP murni karena tadi saat pengumuman ada dua yang ada penekanan sesuatu hal,” sebut ketua DPC Gerindra Madina ini.
Dia menilai, opini ini harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, terlebih tahun ini WTP yang diraih adalah murni atau tanpa ada PSH (Penekanan Suatu Hal).
“Alhamdulillah, kita, kan, WTP-nya, WTP murni, di tahun pertama pemerintahan Saipullah-Atika mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan,” pungkas. (hn/dab)
