Plt Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution Senin lalu menyatakan siap mundur dari jabatan jika dia selaku bupati gagal dalam menyelesaikan polemik antara rakyat dengan PT.Sorikmas Mining yang mengantongi kontrak karya pertambangan di Madina.
Sepintas secara awam orang tentu mengira pernyataan bang Dahlan Hasan ini mengada-ada atau mungkin semacam “tong kosong nyaring bunyinya”. Sebab, dalam sejarah pemerintahan daerah di Indoesia, pernyataan seperti ini jarang terdengar.
Tetapi dari kacamata kami, pernyataan Dahlan Hasan itu memiliki makna yang dalam dan memiliki alasan yang nyata alias bukan pernyataan yang mengada-ada. Paling tidak ada satu alasan mengapa pernyataan ini dicuatkan Dahlan Hasan.
Yakni, pernyataan itu ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan kepada rakyat Mandailing Natal. Mengapa ditujukan kepada pemerintah Indonesia? sebab persoalan kehadiran PT. Sorikmas Mining di Madina bukanlah masalah antara PT. Sorikmas Mining kontra rakyat, tetapi masalahnya ada di tangan pemerintah Indonesia di Jakarta.
PT. Sorikmas Mining hanyalah sebuah perusahaan bisnis yang memiliki kontrak untuk melakukan kegiatan tambang di Madina. Perusahaan ini sifatnya hanya menjalankan kontrak yang ditunjuk pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia lah yang menyebabkan hadirnya PT. Sorikmas Mining di Madina. Dan pemerintah Indonesia juga yang menetapkan semua peraturan, tata cara tambang serta penghunjukan lokasi tambangnya.
Artinya, pemerintah Indonesia lah yang menjadi lawan daerah (baca pemkab Madina dan rakyat Madina) pada wacana kehadiran PT. Sorikmas Mining ini. Kondisi ini menyebabkan Pemkab Madina harus berhadapan dengan Jakarta.
Posisi Plt Bupati Madina Dahlan Hasan dalam konteks ini berada diantara rakyat dengan pemerintah Indonesia. Kehadiran kontrak karya tambang itu telah begitu banyak menimbulkan masalah di Madina.
Sebagai pimpinan daerah yang bertanggungjawab kepada rakyatnya, Dahlan Hasan harus memperjuangkan suara rakyat. Di sisi lain, selaku bupati dia juga berhadapan dengan pemerintah yang lebih tinggi, yakni pemerintah Indonesia.
Oleh sebab itu, item-item penciutan wilayah PT. Sorikmas Mining, saham daerah, Amdal hingga upaya melahirkan Tambang Rakyat yang diperjuangan Dahlan Hasan ke Jakarta sangatlah berat, sebab aspirasi daerah itu kadang bertentangan dengan kepentingan orang-orang pusat.
Dan pernyataan “siap mundur dari jabatan” yang dicuatkan Dahlan Hasan bisa dikatakan sebagai salah satu daya tekan kepada pemerintah Indonesia bahwa selaku bupati yang memimpin rakyatnya dia tak mungkin mau tunduk kepada pemerintah Indonesia jika kebijakan pemerintah Jakarta menyebabkan rakyat Madina menderita. Lebih baik mundur daripada menghianati rakyat.***
