PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Molor sejak April lalu, akhirnya Badan Musyawarah DPRD Madina menetapkan jadwal pembahasan LKPJ Bupati Madina TA 2018.
Penetapan jadwal itu menandai berakhirnya kebekuan di tubuh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mandailing Natal (Madina).
Rapat Bamus DPRD Madina, Kamis (1/8/2019) berhasil menetapkan jadwal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madina Tahun Anggaran 2018.
Jadwal paripurna penyampaian LKPJ ditetapkan pada Selasa mendatang. Sedangkan LPJ juga akan diparipurnakan setelah LKPJ.
Rapat Bamus itu dihadiri para anggota Bamus DPRD dan pimpinan DPRD Madina. Dari pihak eksekutif hadir Sekertaris Daerah Madina, Sahnan Batubara dan Kepala Bappeda Madina, Abu Hanifah.
Draf LKPJ TA 2018 itu dimasukkan pihak Pemkab ke DPRD Madina pada April lalu. Namun, DPRD Madina lamban memparipurnakannya karena Bamus DPRD Madina gagal menetapkan jadwal.
Beberapa kali agenda rapat Bamus gagal berlangsung akibat tak pernah terpenuhi quorum. Jumlah anggota Bamus selalu tak mencukupi standar quorum rapat.
Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara menjawab Mandailing Online di ruang kerjanya, Rabu (31/7) menyatakan bahwa selaku yang mengundang dia telah berupaya maksimal untuk menghadirkan para anggota Bamus agar mencukupi quorum. Namun, selalu gagal.
Akhirnya undangan kepada anggota Bamus yang diedarkannya sejak 30 Juli 2019 menunjukkan keberhasilan. Jumlah hadir di rapat Bamus pada Kamis siang tadi berhasil memenuhi quorum.
Sementara itu, Sekertaris Pemkab Madina, Sahnan Batubara menjawab Mandailing Online di ruang kerjanya, Kamis (1/8) menyatakan bahwa Draf LKPJ dan LPJ Bupati Madina TA 2018 sudah berada di DPRD Madina.
Draf LKPJ sejak April sudah diajukan ke DPRD. Disusul Draf LPJ.
LKPJ akan dibahas lebih dulu pada Selasa mendatang. Dan akan disusul LPJ (Laporan Pertanggujawaban).
Di sisi lain, Sahnan juga mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini juga sedang menyiapkan LLR dan draf KUA PPS APBD Perubahan Madina TA 2019 serta draf APBD Perubahan-nya.
Semua itu harus rampung pembahasannya di DPRD Madina dalam beberapa bulan mendatang. Karena Rancangan APBD Madina TA 2020 juga harus menyusul sebelum Desember 2019.
Mengingat padatnya agenda itu, pihak eksekutif, kata Sahnan, menyatakan bersedia melakukan pembahasan hingga malam hari.
Peliput : Dahlan Batubara