Jumat, 13 Mar 2026
light_mode

Pelayanan publik masih jadi keluhan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
  • print Cetak

MEDAN, (MO) – Masih banyak warga di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Amplas mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus akta lahir dan perekaman e-KTP. Hal ini disampaikan warga sewaktu Ketua DPRD Medan, Amiruddin melakukan reses di Medan Amplas, kemarin.

Amiruddin mengakui selain mengeluh terkait pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Medan) Medan, masyarakat juga kecewa terkait sulitnya mendapatkan akses kesehatan gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Saat melakukan reses itu, lanjut Amiruddin seorang warga langsung mengadu terkait pelayanan kesehatan kepada bapak (Amiruddin-red) karena mereka kecewa dengan kesehatan gratis yang belum bisa mereka nikmati.

“Katanya ada biaya berobat gratis, tapi masyarakat seperti kami masih susah sekali untuk memperolehnya. Kami mengharapkan bapak (Amiruddin-red) menyampaikan hal ini kepada pemerintah,” kata Amiruddin yang mengulang perkataan masyarakat Suhartini kepada wartawan, hari ini.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalanyang perbaikan drainase yang selama ini tidak luput jadi perhatian masyarakat. Namun persoalan itu langsung sampaikan warga karena ada perwakilan Dinas Pekerjaan Umum yang hadir dalam reses tersebut.

Tidak hanya itu, masyarakat Medan Amplas juga sudah sejak lama mengeluhkan penyaluran listrik. Hal ini sangat penting untuk dipertanyakan terkait suplai arus listrik di Medan Timur.

Untuk itu, kata Amiruddin yang juga politisi Partai Demokrat akan mendesak Pemko Medan untuk segera memperbaiki keluhan yang dialami warga karena selama ini DPRD Medan banyak menyetujui anggaran yang besar untuk dialokasikan perbaikan drainase dan kesehatan.

“Ini harus segera menjadi catatan penting bagi Pemko Medan. Aspirasi warga harus segera disahuti,” tegasnya.

Dia juga mengharapkan kedepannya peran aktif masyarakat untuk melaporkan pegawai pemerintahan atau kepala lingkukngan yang dianggap menyimpang dari tugasnya. Dia juga menyarankan masyarakat untuk melaporkanlaporkan ke pihaknya jika ada oknum yang melakukan penyimpangan ata melakukan pungutan liar.

Amiruddin mengakui senang terkait reses yang dilakukan di Medan Amplas mengingat daerah tersebut adalah daerah pemilihan dan masyarakat Medan Amplas juga aktif melakukan dialog serta memberikan informasi. “Mudah-mudahan keluhan masyarakat ini bisa kami tindak lanjuti sebagai evaluasi kinerja kita semua,” ujarnya.

Seperti diketahui, Amiruddin melakukan reses di halaman Kantor Yayasan Madya Insani Jalan Bajak V Gang Bahagia, Medan Amplas, Sabtu (31/12) yang dihadiri para kaum masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan mahasiswa. Namun, tidak terlihat unsur kelurahan dan kecamatan Medan Amplas.(wasr)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Dia 5 Masakan Khas Mandailing

    Ini Dia 5 Masakan Khas Mandailing

    • calendar_month Kamis, 14 Okt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Ocha Lubis Kalau bicara tentang makanan, emang ga ada habisnya. Apalagi makanan tradisional khas Indonesia, pasti membuat kamu tergoda untuk segera mencicipinya. Seperti halnya dengan makanan khas yang unik dari salah satu suku di Provinsi Sumatera yaitu Mandailing. Penasaran gimana sih makanan khas dari Suku Mandailing ini? Yuk kita lihat di bawah ini. 1. […]

  • Pesilat Madina Raih Juara Umum 2 Porwilsu

    Pesilat Madina Raih Juara Umum 2 Porwilsu

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pesilat dari Mandailing Natal (Madina) berhasil menyabet juara Umum II pada Porwil Wilayah IV IPSI Sumut di Lubuk Pakam, setingkat dibawah para pesilat Kota Sibolga. “Dari semua kelas yang dipertandingkan, kita meraih 7 emas, 5 perak dan 2 perunggu, sehingga berdasarkan hasil ini memposisikan Madina di peringkat Juara Umum 2,” ungkap […]

  • RERUNTUHAN PENIMBUN KORBAN TAMBANG HUTA BARGOT

    RERUNTUHAN PENIMBUN KORBAN TAMBANG HUTA BARGOT

    • calendar_month Selasa, 12 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Reruntuhan – Tumpukan reruntuhan batuan menumpuk di celah goa tambang emas. Di bawah material reruntuhan batuan inilah para korban tertimbun yang hingga kini, Selasa (12/2) belum terevakuasi. Foto ini hasil jepretan tim Basarnas ketika tim sudah mampu mencapai titik reruntuhan di kedalam 150 meter di bawah tanah, tempat para korban tertimbun, pekan lalu. Peristiwa reruntuhan […]

  • Kolam BBI di Tapsel “Ditelantarkan”

    Kolam BBI di Tapsel “Ditelantarkan”

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel (Mandailing Online) – Proyek pembangunan kolam Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) milik Dinas Perikanan Dan Kelautan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terkesan ditelantarkan dan pembangunannya diduga asal jadi. Dugaan tersebut diungkapkan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Sentral Informasi Gerakan Masyarakat (LSM-SIGMA) Tabagsel, Bambang (29),saat diwawancarai MedanBisnis, Rabu […]

  • Coret Calon Titipan & Bermasalah

    Coret Calon Titipan & Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 22 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Jurnalis Muslim Club (JMC) dan Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) meminta Komisi A DPRD Sumut mewaspadai adanya calon titipan pemerintah dan calon yang masih tersandung masalah hukum di Polda Sumut, ketika melakukan fit and propertes terhadap 15 calon komisioner Komisi Informasi (KIP) Provinsi Sumut. Permintaan itu disampaikan Pengurus JMC dan FJPA Fakhruddin Pohan kepada […]

  • Wewenang Polri Terbitkan SIM dan STNK Digugat ke MK

    Wewenang Polri Terbitkan SIM dan STNK Digugat ke MK

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA,  — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Polri soal registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, serta menerbitkan surat izin mengemudi. Apa tanggapan Polri atas gugatan itu? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto mempertanyakan mengapa wewenang Polri tersebut digugat. “Apa tanggung jawab yang selama […]

expand_less