PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dr. Razman Arif, S.H, menilai pemerintahan Sukhairi-Atika perlu kritik yang konstruktif dan tajam sebagai bagian dari fungsi pers mengawal pemerintah.
Hal itu disampaikan Razman saat menggelar konferensi pers dengan tajuk “Situasi Terkini Madina” di lopo Copinta Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sabtu (29/1) kemarin.
“Saya bukan pendukung A atau B. Yang benar saya mendukung kepala daerah secara konstitusional. Saya lihat belum ada hal yang benar-benar mengganggu pemerintah, untuk itu perlu kritik yang konstruktif dan tajam dari rekan-rekan pers,” katanya.
Selain membicarakan perlunya kritik konstruktif terhadap pemerintah, ada beberapa topik lain yang menjadi perbincangan seperti penggunaan anggaran, pemekaran Mandailing Pesisir, dan tambang rakyat.
Dalam acara yang turut dihadiri Ketua PAN Madina Nisad Siddik Nasution, anggota DPRD Madina Syafaruddin Ansari, Ketua MPC PP Akhmad Arjun Nasution, Ketua PWI Muhammad Ridwan Nasution, Ketua APRI Onggara Lubis, dan tokoh masyarakat Khoiruddin Lubis (Sobek) ini, Razman mewanti-wanti Bupati agar berhati-hati dalam mengesahkan anggaran.
“Saat ini KPK sering bergerilya, Pak Bupati tolong periksa OPD dengan benar terkait pengguna anggaran. Dalam penggunaan dan pengesahan anggaran diperlukan kehati-hatian,” jelasnya.
Razman juga mengingatkan agar pemerintah dijalankan dan diawasi dengan benar bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
“Kalau sudah tidak menjabat jangan ganggu yang menjabat. Biarkan mereka kerja dan awasi. Jalannya pemerintahan tidak bisa berdasarkan like atau dislike,” tegasnya.
Sementara itu terkait isu dorongan masyarakat Pantai Barat untuk berpisah dari Madina, kata Razman, warga di sana belum benar-benar menginginkannya.
“Ada kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk untuk saling berbenturan. Warga Pantai Barat sampai hari ini belum berkeinginan untuk pemekaran. Tapi, kami jangan diseret-seret”, terangnya.
Terkait persoalan tambang rakyat, mantan anggota DPRD Madina ini menyebutkan, titik perhatian tidak boleh hanya di Batang Natal dan perlu kelompok kerja (Pokja) untuk menemukan solusi.
“Pemberitaan tambang harus berimbang. Tidak hanya di Batang Natal, tapi juga di Muarasipongi, Hutabargot, Naga Juang dan semuanya. Ungakap semua data dan sampaikan ke publik,” katanya.
“APRI harus juga melihat mana yang absah secara hukum atau tidak. Untuk penyelesaian persoalan yang berlarut-larut ini perlu tim atau pokja untuk menyelesaikannya,” tambahnya.
Di akhir acara, Razman, mendorong pemerintah agar menetapkan bupati pertama H. Amru Daulay sebagai tokoh pembangunan Madina sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdiannya di Bumi Gordang Sambilan.
Konferensi pers ini telah lama direncanakan tanpa ada unsur kepentingan atau afiliasi terhadap kelompok tertentu.
“Kegiatan ini telah lama saya rencanakan dan hadir sebagai independen tanpa kepentingan apa pun karena secara dukungan politik keluarga saya maupun kawan-kawan saya tersebar dalam mendukung cakada pada pilkada lalu,” ungkapnya.
Peliput: Roy Adam
Comments
Related Posts
