Senin, 16 Mar 2026
light_mode

Perkiraan, 10 Ribu Lebih Honorer K2 Sumut Gagal jadi PNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 29 Jul 2013
  • print Cetak

JAKARTA, – Meski hanya Pemprov Sumut dan 12 pemkab/pemko di wilayah Sumut yang boleh ikut melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 dari jalur umum, namun jumlah PNS di wilayah Sumut tetap bakal bertambah banyak.

Selain dari honorer K1, penambahan terbesar dari honorer K2 yang tes tertulisnya digelar Oktober mendatang. Dari Pemprov Sumut dan seluruh kabupaten/kota di Sumut, total honorer K2 yang akan mengikuti tes tersebut sebanyak 15.336 orang (rincian lihat tabel, red).

Data honorer K2 itu sudah dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Kalau pun ada ada perubahan daftar nominatif K2 itu, perubahan tidak seberapa, hanya terjadi jika ada sanggahan publik. Pasalnya, data yang dipublikasikan sudah melalui proses validasi oleh BKN.

Hanya saja, dari 15.336 orang, kemungkinan besar hanya 4.500 saja yang akan lolos. Artinya, sebanyak 10.836 honorer K2 asal Sumut, bakal gagal menjadi PNS.

Perkiraan ini berdasar keterangan Deputi Informasi Kepegawaian BKN Yulina Setiawati, yang menyebut honorer K2 yang akan lolos jadi PNS hanya 30 persennya saja.

“Kuota untuk tenaga honorer K2 telah ditetapkan sebanyak 30 persen dari jumlah honorer K2 nasional,” ujar Yulina Setiawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2013 di Balai Kartini Jakarta, beberapa hari lalu.

Untuk angka nasional, ada sebanyak 613.919 tenaga honorer K2 akan mengikuti tes CPNS Oktober nanti.

Dari data honorer K2 dari Sumut, terlihat terbanyak dari Nias Selatan yang mencapai 1699. Paling sedikit dari Pakpak Barat yang hanya 5 honorer K1.

Pemko Medan, yang tidak ikut merekrut CPNS dari jalur umum, menyodorkan 945 honorer K2 untuk ikut seleksi. Sedang honorer K2 dari Pemprov Sumut hanya 15 orang.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari wilayah Sumut, hanya Pemprov Sumut dan 12 pemkab/pemko saja yang mendapat jatah kursi CPNS baru dari jalur umum yang pelaksanaan tesnya dilakukan September mendatang.

Yakni Kabupaten Batubara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. (sam/jpnn)

Daftar Nominatif Honorer K2
1. Pemprov Sumut 15
2. Deliserdang 747
3. Karo 248
4. Langkat 995
5. Tapteng 505
6. Simalungun 996
7. Labuhanbatu 600
8. Dairi 291
9. Taput 443
10. Tapsel 278
11. Asahan 818
12. Nias 351
13. Toba Samosir 647
14. Madina 352
15. Nias Selatan 1699
16. Humbahas 237
17. Pakpak Barat 5
18. Samosir 236
19. Serdang Bedagai 735
20. Padang Lawas 423
21. Padang Lawas Utara 356
22. Batubara 458
23. Labuhanbatu Selatan 337
24. Labuhanbatu Utara 493
25. Nias Barat 482
26. Nias Utara 728
27. Tebingtinggi 213
28. Binjai 223
29. Pematangsiantar 280
30. Tanjungbalai 283
31. Kota Sibolga 66
32. Padangsidempuan 54
33. Medan 945
——–
Total 15.336

Sumber data: BKN
(Jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Camat Panyabungan, Hapisuddin menyatakan belum gajiannya para kepala desa selama 7 bulan terakhir akibat keterlambatan pengajuan dari pihak desa sendiri. “Memang benar 33 desa di kecamatan belum cair honor, namun itu terletak pada keterlambatan pengusulan dari pihak kepala desa, sehingga proses agak terlambat, yang pasti itu akan dicairkan,” katanya menjawab wartawan, […]

  • Fahrizal Punya Kekuatan Politik Riil

    Fahrizal Punya Kekuatan Politik Riil

    • calendar_month Senin, 8 Apr 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Opah Baginda Meski tidak lagi lolos pada Pemilihan Legislatif 2024 menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Hanura, namun fakta membuktikan beliau ini mampu mengantongi hampir 20.000 suara pemilih terutama tersebar di dapil Madina I dan dapil Madina V. Di dua Dapil Madina itu, tokoh politik mantan komisioner KPUD Madina ini masih […]

  • 5 Ranperda Inisiatif DPRD Dibahas

    5 Ranperda Inisiatif DPRD Dibahas

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2015
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sedang dibahas DPRD Madina. Kelima Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Madina, Dodi mengungkapkan bahwa dari kelima Ranperda ini terdapat beberapa Ranperda yang memiliki kekhasan tersendiri yang disesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan daerah secara aktual. “Seperti Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan […]

  • Kasus PPPK Madina Dalam Pandangan Tokoh Mandailing Natal

    Kasus PPPK Madina Dalam Pandangan Tokoh Mandailing Natal

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Tokoh Mandailing Natal (Madina) Ali Rachman, SH menilai kasus suap PPPK Madina 2023 yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa dipecah-pecah menjadi satu-satu. Sehingga harus dilihat secara konstruktif, proposianal dan masuk akal. “Untuk membedah kasus PPPK ini harus dilihat ujung […]

  • Plt. Kadisdik Silih Berganti, Jabatan Sahnul Tetap Tak Tersentuh

    Plt. Kadisdik Silih Berganti, Jabatan Sahnul Tetap Tak Tersentuh

    • calendar_month Rabu, 23 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) setidaknya sudah ada 4 orang yang silih berganti menduduki jabatan Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik). Namun, meski demikian hingga hari ini jabatan Sahnul Pane sebagai Kepala SDN 001 Sihepeng tetap tak […]

  • Jangan Jual Sawah dan Kerbau untuk Jadi CPNS

    Jangan Jual Sawah dan Kerbau untuk Jadi CPNS

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 1Komentar

    JAKARTA – Masih banyaknya warga peminat kursi CPNS yang termakan rayuan calo, membuat gemas Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Aris Widiyanto. Dia mengingatkan, sistem rekrutmen CPNS saat ini sudah tidak bisa ditembus aksi suap menyuap yang melibatkan percaloan. “Dalam hal ini tidak mungkin ada calo atau penipu. Sehingga masyarakat di […]

expand_less