PANYABUNGAN (Mandailing Online) – PT SMGP diminta untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat di wilayah kerja perusahaan (WKP) dengan melakukan berbagai langkah yang tepat dan tidak buru-buru mengklaim setiap permasalahan yang terjadi.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) saat mengikuti rapat investigasi lapangan terkait dugaan kebocoran gas yang mengakibatkan puluhan warga Desa Sibanggor dilarikan ke rumah sakit.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution ini digelar di aula kantor Bupati Madina, Rabu (16/3).
Erwin mengatakan, perusahaan tidak seharusnya buru-buru mengklaim insiden yang terjadi pada Minggu (6/3) lalu. Apalagi sampai saat ini Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan Labfor Poldasu masih melakukan investigasi.
“Setiap ada permasalahan, pihak perusahaan jangan terlalu cepat mengklaim bahwa ini bukan kesalahan perusahaan, yang akhirnya akan memancing situasi yang tidak semestinya,” kata Erwin.
Ketua DPD Partai Gerindra ini menilai PT SMGP sudah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat setiap ada persoalan yang menyangkut kegiatan perusahaan panas bumi tersebut.
“Perasaan (masyarakat-red) harus kita jaga. Dugaan sementara karena ada kebocoran gas, tapi perusahaan mengeluarkan statemen tidak terjadi kebocoran gas,” sebut Erwin.
Untuk itu, Ketua DPRD meminta agar perusahaan mengevaluasi kinerja humas dan mengangkat orang yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat di WKP.
“Ini (humas), kok, ada pula yang mengklaim dia bisa menguasai seluruh masyarakat, nggak ada itu. Kalau layak pertahankan, tidak layak ganti,” jelas Erwin.
Tak hanya perusahaan, pihak kecamatan, terang Erwin, harus proaktif dan tidak terkesan membela diri dari insiden yang terjadi.
“Pak Camat juga harus proaktif, tidak usah kita bilang sudah melakukan yang terbaik. Yang menilai dan merasakan itu adalah masyarakat,” sebutnya.
Rapat ini turut dihadiri Forkopimda, Sekda Gozali Pulungan, Camat Puncak Sorik Marapi, Kepala Desa Sibanggor Julu, dan perwakilan masyarakat.
Peliput: Roy Adam
