PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch, Razman Arif Nasution menyatakan harus ada kebijakan yang radikal dalam menghadapi renegosiasi tambang PT. Sorikmas Mining.
Itu dikatakan Razman yang juga caleg DPR RI Partai Grindra dari Dapil Sumut 2 ini menjawab wartawan usai acara temu silaturrahim dengan masyarakat Madina di aula Hotel Rindang, Panyabungan, Rabu (8/1/2014).
Radikal yang dimaksudnya adalah keberanian penuh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam memainkan kebijakan dan progres dalam proses renegosiasi yang berpijak pada kepentingan serta masa depan rakyat.
“Kalau dia bupati dia cek itu ke menteri, bicara sama gubernur ini rakyat saya, saya dapat foto begini. Harus berani, jangan lemah. Ini kepentingan rakyat,” katanya.
Jika tidak ada langkah radikal, persoalan tambang di Madina akan terus merugikan rakyat Madina.
Razman menyatakan, sejauh ini renegosiasi tambang di Indonesia masih relatif gagal. Termasuk renegosiasi tambang Freeport. Itu karena pemerintah memiliki sisi kelemahan.
Kelemahannya terletak pada manusia dan kepemimpinan. Presiden relatif lemah dari sisi kualitas kefiguran dan kepemimpinan.
Berdasar kajian Indonesia Constitutional Watch, sebanyak sekitar 150 undang-undang di Indonesia semuanya pesanan pihak asing.
Peliput/editor : Dahlan Batubara
KLO BELUM BELUM DUDUK,NGOMONGNYA MEMANG BEGITU,KITA LIAT AJA LA NANTI SEPAK TERJANG ENTE