PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Pendidikan Mandailing natal (Madina) diminta memeriksa progres proyek-proyek rehab gedung sekolah bersumber dana DAK di 3 kecamatan, sebab diduga ada sejumlah item-item kerja difiktifkan pihak penerima pekerjaan.
“Investigasi yang kami lakukan, ditemukan sekitar 50 persen pekerjaan diduga difiktifkan,” ungkap Muhammad Rusdi Batubara, Pencari Fakta Republik Corruption Watch kepada Mandailing Online, Selasa (4/11/2014).
Ketiga kecamatan yang diinvestigasi meliputi Kecamatan Kotanopan, Panyabungan dan Panyabungan Selatan.
“Ditemukan proyek rehab gedung SMA di Kotanopan dana proyek sudah cair sekitar 30 persen tetapi belum dikerjakan,” katanya.
Masih di Kotanopan, proyek rehab gedung SD sudah cair 80 persen tetapi belum dikerjakan.
“Sedangkan rehab gedung SMP ditemukan sudah dua kali pencairan dana dan menurut pihak sekolah dan pemborongnya sudah selesai. Tetapi investigasi kami mendapat bukti bahwa masih ada asbes rusak dan belum dicat, lantai belum diganti,” beber Rusdi.
Dijelaskan Rusdi bahwa setiap dana proyek rehab gedung sekolah maupun ruang kelas baru (RKB) bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) harus disertai dengan pengadaan prabot ruang kelas.
“Untuk RKB disediakan sebanyak 13 persen dari pagu dana, sedangkan rehab disediakan sebesar 5 persen dari pagu dana,” katanya.
Rusdi juga mengungkapakan temuannya bahwa pelaksana pekerjaan alias kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek itu banyak melibatkan oknum-okunum PNS dari Dinas Pendidikan dan ada juga oleh LSM pemanatau korupsi.
“Berdasar keterangan pihak sekolah, yang mengerjakan proyek-proyek ada oknum-oknum LSM pemberantas korupsi,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia mendesak Kepala Dinas Pendidikan Madina agar memantau langsung ke lapangan mencari fakta-fakta untuk ditindaklanjuti.
Peliput : Dahlan Batubara
