PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekitar 5000 orang rakyat penambang melakukan unjukrasa ke DPRD Madina, Kamis (12/12/2019).
Mereka menuntut Pemkab Mandailing Natal (Madina) melakukan pembinaan tambang rakyat, bukan membinasakan penambang.
Karena ribuan kepala keluarga di Madina telah terbantu oleh rezeki dari tambang emas ditengah kegagalan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya.
Pemkab Madina diminta mengupayakan penerbitan regulasi terkait Wilayah Tambang Rakyat serta yang mengatur hal-hal legalitas agar rakyat yang menambang mendapatkan kenyamanan berusaha.
Pengunjukrasa dalam orasi-orasi di halaman DPRD Madina meminta pemerintah agar tidak hanya memberikan keleluasaan kepada perusahaan kapitalis bertaraf internasional mengeruk emas di Madina sementara rakyat yang menambang dibiarkan dan ditangkapi.
Rakyat penambang yang berunjukrasa ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Madina (Ampena).
Mereka bergerak ke DPRD Madina sekitar pukul 10.00 WIB.
Orasi pengunjukrasa tertuang surat dalam surat Aliansi Masyarakat Penambang Madina yang ditandatangani Kordinator Aksi, Taufik Pulungan dan Kordinator Lapangan, Ilman Sakti Nasution.
Berdasar catatan Mandailing Online, aktivitas penambangan emas oleh rakyat telah berlangsung lebih 10 tahun di kawasan perbukitan Hutabargot dan Nagajuang.
Aktivitas penambangan secara sederhana itu menjadi mata pencaharian rubuan rakyat Madina ditengah kegagalan pemerintah menumbuhkan lapangan kerja bagi rakyat.
Penambangan emas oleh rakyat itu menjadi dilematis karena pemerintah belum menerbitkan regulasi yang mengaturnya, sehingga rakyat penambang rentan berhadapan dengan hukum.
Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis di hadapan pengunjukrasa menyatakan DPRD akan berupaya melakukan kajian bagi penerbitan regulasi yang mengatur tambang rakyat.
Di sisi lain, Erwin juga meminta penambang agar tidak mendirikan gelondongan emas di kawasan-kawasan pemukiman.
Peliput : Dahlan Batubara
