PANYABUNGAN – Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Madina, Aswan Hasibuan, diterpa isu tentang dugaan memiliki program fiktif terkait pemutakhiran data penduduk dengan sumber dana dekonsentrasi pusat 2010. Program bantuan pusat itu kabarnya berjalan tiap tahun.
Isu yang beredar luas via pesan singkat (sms) di kalangan wartawan baru-baru ini menyebutkan, dana pemutakhiran data diduga fiktif itu mencapai anggaran hampir Rp1 milliar. Ironisnya, program tersebut diduga tanpa sepengetahuan Bupati Madina saat dijabat Amru Daulay dan juga Pj Bupati Madina sekarang Ir Aspan Sofyan Batubara.
Khabarnya, dengan alasan pemutakhiran data itu oknum Kadis Kependudukan Madina selalu mengelak untuk dimutasi dengan alasan memiliki surat sakti dari oknum pejabat di pemerintahan pusat.
Kadis Kependudukan Madina Aswan Hasibuan ketika dikonformasi membantah isu tersebut. Katanya, program pemutakhiran data itu baru diprogramkan tahun ini dan sedang diurus ke provinsi.
Dijelaskan, dana untuk pemutakhiran data itu ditampung dalam APBD Provinsi dengan rincian biaya Rp1.500 per kk. Sedangkan sistem pembayarannya pihak
terkait di daerah harus terlebih dahulu menyiapkan pekerjaan pendataan baru dananya dibayar pihak pemprovsu.
Editor: WAHYU HIDAYAT
sumber: waspada
