Presiden menegaskan pentingnya penghematan anggaran negara di semua lembaga negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya merespons berbagai kritik belakangan ini tentang pemborosan anggaran negara, khususnya yang menyangkut perjalanan dinas. Dia menegaskan pentingnya penghematan, tak cuma di kalangan pemerintah tapi juga di lembaga-lembaga negara lainnya.
“Saya mendengar kritik dan juga usulan dari beberapa kalangan masyarakat agar dilakukan penghematan anggaran negara termasuk perjalanan dinas bagi pejabat negara,” kata Presiden sebelum Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Oktober 2010.
Presiden menyatakan menyambut positif segala kritik itu dan menegaskan bahwa upaya efisiensi bujet perlu segera dilakukan.”Penghematan juga berlaku bagi pemerintah pusat, termasuk lembaga kepresidenan,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti anggaran, mekanisme perizinan bagi pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri juga digarisbawahi. Presiden menegaskan agenda perjalanan dinas haruslah konkret dan jelas.
“Tidak boleh pejabat negara berkunjung ke luar negeri menggunakan anggaran negara yang tidak sesuai dengan portofolio atau bidang tugasnya,” kata Presiden. “Menteri dan gubernur juga sering saya coret. Kalau hanya seminar atau konferensi kenapa harus diikuti?”
Waktu berkunjung pejabat negara yang terkadang terlalu lama juga merisaukan Presiden. Bahkan, untuk satu negara, kunjungan bisa selama tujuh hari. “Ini untuk apa? Paling lama di satu tempat dua hari,” Presiden mempertanyakan.
SBY juga menyoroti kecenderungan pemerintah daerah dan instansi pemerintah untuk begitu saja menghabiskan anggaran di penghujung tahun, tanpa mempedulikan peruntukannya. “Mendekati akhir tahun, biasanya banyak anggaran yang tidak digunakan. Terhadap itu, jangan lantas dicari-cari, dibikin-bikin, dihabis-habiskan. Kalau memang tak dipakai, kembalikan pada negara,” katanya.
Presiden mencontohkan pengembalian anggaran kepresidenan yang tak terpakai dari tahun ke tahun. Pada 2005, dana sebesar Rp36 miliar disetor kembali ke kas negara. Pada 2006, jumlahnya mencapai Rp61 miliar, 2007 Rp80 miliar, 2008 Rp61 miliar, dan tahun lalu Rp60 miliar.”
Sebelumnya, ramai dibahas soal nilai anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga pemerintahan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada 19 September lalu merilis angka fantastis; besarnya pada anggaran tahun ini mencapai Rp19,5 triliun. Artinya, jika benar, nilainya empat kali lebih besar dari anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang cuma sekitar Rp4,5 triliun.
Anggaran Presiden
Bagaimana dengan anggaran kunjungan ke luar negeri Presiden sendiri?
Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, sebenarnya sudah diterapkan. Pemerintah telah memperkecil jumlah peserta yang ikut dalam rombongan. “Kami sudah bisa memperkecil jumlah itu. Dari yang terdahulu, berkurang 15 persen,” kata Sudi.
Dalam rombongan, Sudi melanjutkan, staf dan undangan yang ikut harus terkait agenda resmi kunjungan. “Staf khusus juga tidak semua dibawa, bergantian,” kata dia. Staf Khusus Presiden yang ikut disesuaikan dengan tema kunjungan, misalnya lingkungan hidup, ekonomi, atau ketahanan.
Jumlah peserta rombongan pun disesuaikan dengan kapasitas pesawat, yakni sekitar 70-90 orang untuk setiap lawatan. Namun, Sudi enggan menyebutkan berapa besar dana yang dihabiskan untuk pos kunjungan Presiden ke luar negeri. Menurut laporan Fitra, besarannya pada 2010 mencapai Rp179 miliar.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, besaran anggaran itu masih dalam batas wajar. Itu mengingat agenda yang wajib dihadiri Presiden di luar negeri lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Itu misalnya: pertemuan ASEAN, G20, Asia-Europe Meeting, APEC Meeting, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pertemuan Global Climate Change. “Semua agenda itu sifatnya wajib. Jadi memang tak terhindarkan,” jelas Hatta.
SBY juga keras membantah data yang dirilis Fitra bahwa anggaran biaya pakaian presiden setahun adalah sebesar Rp893 juta. “Rp1 pun tak ada biaya pakaian saya memakai uang negara,” Presiden menegaskan. Menurutnya, sejak menjadi presiden pada tahun 2004, tak satu lembar pun pakaiannya yang dibeli memakai uang negara.
Selain itu, SBY juga menyanggah tuduhan Fitra yang lain tentang biaya mebel presiden yang mencapai Rp42 miliar. “Saya cek, ada pemeliharaan perabotan, bukan untuk rumah saya, tapi untuk kantor-kantor di lingkungan ini yang jumlahnya Rp149 juta, bukan Rp42 miliar.” (kd)
Sumber: VIVAnews
