MEDAN : Sejumlah kabupaten di Sumatera Utara tidak mengindahkan memorandum saling pengertian (MoU) dengan Pemprov Sumut dalam melaksanakan ujian penyaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010.
Sejumlah kabupaten sudah menyatakan diri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed) dalam memeriksa hasil penyaringan CPNS.
Contohnya, Kabupaten Dairi sudah menyatakan kerja sama dengan Universitas Indonesia, sedangkan Pemkot Siantar disebut-sebut akan menjalin kerja sama dengan Universitas Simalungun (USI).
“Pemprovsu itu koordinator seleksi penerimaan CPNS di Sumut sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau rekomendasi dan imbauan pemprov untuk bekerjasama dengan PTN di Sumut tidak diindahkan, sama artinya bupati dan wali kota melecehkan pemprov,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi di Medan Rabu 24 November 2010.
Sebenarnya, bukan hanya Pemprovsu yang mengeluarkan imbauan agar pemerintah kota (pemko) dan pemerintah kabupaten (pemkab) menggunakan PTN lokal,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga.
Ketidakpatuhan bupati dan wali kota ini menunjukkan indikasi adanya ketidakberesan dalam penyeleksian CPNS. Dia pun berjanji menuntaskan setiap laporan kecurangan yang terjadi di kabupaten/kota ke jalur hukum pidana. Menurut dia, alasan Pemprovsu untuk menjalin kerja sama dengan PTN di Sumut untuk meminimalisasi kecurangan dalam seleksi CPNS. Berdasarkan pengalaman sebelumnya,seleksi CPNS di pemkab/ pemko yang bekerjasama dengan PTN di luar Sumut selalu bermasalah.
Bahkan, untuk pengawasannya juga memerlukan anggaran yang cukup besar karena harus menggunakan biaya perjalanan dinas,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2004–2009 itu. Hasbullah menambahkan, sebenarnya dua PTN lokal, yakni Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed), merupakan aset kebanggaan masyarakat Sumut. Bahkan, negara asing juga menghargai kedua PTN tersebut, terbukti dengan banyaknya kerja sama akademis yang dijalin.
Dia sangat menyayangkan sikap bupati/wali kota yang terkesan merendahkan USU dan Unimed dengan tidak memercayai keduanya untuk melaksanakan seleksi CPNS. DPRD Sumut akan segera memanggil bupati dan wali kota yang akan bekerja sama dengan PTN di luar Sumut untuk mempertanyakan alasan mereka mengabaikan imbauan pemprov. Anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya Mulkan Ritonga meragukan kredibilitas pelaksan-aan CPNS yang bekerja sama dengan PTN di luar Sumut.
Memang, secara Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah,pemkab/pemko memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama dengan PTN mana pun. Namun, kalau wewenang itu nantinya digunakan untuk menciptakan peluang melakukan praktik kecurangan, Dewan akan segera menindaklanjutinya. “Komisi A sudah membahas soal ini. Kami sepakat jika nantinya terjadi masalah dalam seleksi CPNS tahun ini, kami akan langsung bentuk panitia khusus (pansus) dan akan kami tindak lanjuti pejabat yang terkait sampai ke ranah hukum pidana.
Surat bernomor 800/18405/BKD/II/2010 tertanggal 5 November 2010 berisi imbauan kepada bupati dan wali kota untuk bekerja sama dengan PTN lokal. Alasannya untuk kebersamaan, efisiensi, dan transparansi karena lebih gampang diawasi ketimbang bekerja sama dengan PTN di luar Sumut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut RE Nainggolan berharap agar penerimaan CPNS formasi 2010 benar-benar objektif, transparan, dan berkualitas. “Jika penerimaan CPNS tidak berkualitas, jangan harap bisa mendapatkan produk CPNS yang berkualitas,”ujarnya.(osm)
Sumber :Ekspos news
