Senin, 16 Mar 2026
light_mode

Sumut Kucurkan 2,7 T untuk Perbaikan Jalan Provinsi, Madina Dapat 169 M

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 23 Jun 2022
  • print Cetak

Fahrizal Efendi Nasution

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menganggarkan senilai Rp2,7 triliun untuk perbaikan jalan provinsi.

Ploting terbanyak diproyeksikan untuk jalan provinsi yang ada di wilayah Tabagsel, sebesar Rp 649,1 miliar.

Untuk wilayah Mandailing Natal (Madina) diplot sebesar Rp169 miliar.

Alokasi anggaran APBD Sumut tahun 2022 ini dilaksanakan secara multi years.

“Pemprov Sumut, dalam hal ini Pak Gubernur bersama DPRD provinsi telah mengalokasikan Rp2,7 triliun tahun jamak untuk perbaikan ruas jalan provinsi,” ujar anggota DPRD Sumut, Fahrizal Efendi Nasution menjawab wartawan di aula kantor bupati Madina, Selasa (21/6/2022).

Fahrizal bersama 9 legislator DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja (kunker) di Madina sebagai bagian dari proses pembahasan LPJP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksnaan Pembanunan) gubernur terhadap pelaksanaan APBD Sumut tahun 2021.

Fahrizal Efendi yang bergelar Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam mengatakan, dana Rp2,7 triliun itu secara keseluruhan diperuntukkan untuk perbaikan jalan provinsi.

Total jalan provinsi yang bakal dimuluskan adalah sepajang 3.500 kilometer, namun karena proyek ini sistem tahun jamak (multi years), maka pada tahap awal yang dikerjakan 450 kilometer.

“Kita memang memiliki jalan provinsi yang cukup panjang,” kata Fahrizal Efendi.

Porsi untuk kabupaten/kota di Tabagsel yang sebesar Rp649,1 miliar, menurut Fahrizal porsi yang cukup besar dan patut diapresiasi.

Selain itu, dari Rp2,7 triliun, itu dianggarkan Rp36 miliar untuk proyek pembukaan jalan Pagur (Madina) menuju Padang Lawas (Palas).

Dengan demikian, pada akhir tahun 2024, infrastruktur jalan provinsi diharapkan dapat disebut “mantap”.

“Kita doakan, in syaa Allah pada akhir 2024 kondisi jalan provinsi kita sudah mantap. Bagus, tidak ada lagi jalan berlobang, “ kata politisi yang juga pernah duduk sebagai wakil ketua DPRD Madina dan ketua Gapeknas Madina.

Dia menambahkan, saat ini proses pelaksanaan anggaran Rp2,7 triliun mulai dilakukan.

“Namun mengingat kontrak tahun jamak yaitu tiga tahun, perusahaan masih mempersiapkan perangkat pelaksanaannya. Termasuk melakukan perbaikan pada sejumlah titik jalan yang kondisinya rusak parah,” ujar Fahrizal Efendi.

Mengenai perbaikan jalan nasional, dia menyebutkan, saat ini sudah selesai proses kontrak dengan nilai sekitar Rp200 miliar. Ruas jalan yang hendak dibangun itu adalah dari perbatasan Tapanuli Selatan (Tapsel) sampai Muara Sipongi—perbatasan Madina dengan Sumbar.

Editor: Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sungai Parlampungan  dan Batang Natal Terus Digarap Pelaku Tambang Emas Ilegal

    Sungai Parlampungan dan Batang Natal Terus Digarap Pelaku Tambang Emas Ilegal

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Batangnatal ( Mandailing Online )- Daerah aliran sungai ( DAS ) di wilayah Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) nampaknya tidak ada yang selamat dibuat para pelaku tambang emas ilegal.  Mereka terus merusak ekosistem sungai dan sekitarnya. Sungai parlampungan yang berada di desa aek baru jae saat ini menjadi lahan subur pelaku […]

  • Kantor Panitia CPNS Tersembunyi

    Kantor Panitia CPNS Tersembunyi

    • calendar_month Senin, 6 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Kecurigaan adanya praktik permainan dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010 di Pemko Medan berhembus kencang. Indikasinya, panitia penerimaan CPNS berkantor di sebuah tempat, di luar Pemko Medan. Bahkan sejak pendaftaran dibuka 20 November lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan Lahum Lubis sulit ditemui di ruang kerjanya. Informasi yang diperoleh Sumut […]

  • Angkut 3 Ton Kayu Hutan Lindung

    Angkut 3 Ton Kayu Hutan Lindung

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Warga Amankan Truk Rekanan PT HPP RANTAU, – Puluhan masyarakat Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu mengamankan satu unit truk roda enam yang mengangkut sekitar 3 ton kayu ilegal olahan, Minggu malam sekitar pukul 23.00 WIB, di sekitar lokasi jembatan Sei Rakyat. Pengamanan truk tersebut karena masyarakat mendapat informasi kayu yang diangkut truk tersebut merupakan kayu yang […]

  • HATA MANDAILING

    HATA MANDAILING

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Jasinaloan   Di wilayah Propinsi Sumatera Utara dapat dijumpai beberapa kelompok etnis. Salah satu diantaranya adalah Orang Mandailing. Di samping memiliki adat-istiadatnya sendiri, Orang  Mandailing juga memiliki bahasa ibunya yang disebut Hata (Bahasa) Mandailing. Bahasa Mandailing memiliki kekhasan, baik dari segi bentuk, proses pembentukan kata, makna kata maupun berdasarkan ragam pemakaiannya.  Dalam hal ini, penulis […]

  • Pengadaan Buku Baru, Kepala Sekolah Perlu Diawasi

    Pengadaan Buku Baru, Kepala Sekolah Perlu Diawasi

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    SIANTAR – Pengamat pendidikan Armaya Siregar berpendapat bahwa hal yang paling rawan dalam perubahan kurikulum ini adalah perihal pengadaan buku. "Yang kita lihat paling rawan itu soal buku. Kita sepakat memang dengan apa yang dinyatakan menteri bahwa kita belum siap dengan Kurikulum 2013. Cuma antisipasinya untuk semester depan ini kurang. Buku Kurikulum 2006 ini sudah […]

  • Muhammadiyah: Ada Sejarah Panjang di Balik Lahirnya UU Perkawinan

    Muhammadiyah: Ada Sejarah Panjang di Balik Lahirnya UU Perkawinan

    • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Republika Online, JAKARTA — Alasan pengajuan judicial review terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan dinilai tak berdasar. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat, para pemohon uji materi tersebut tidak paham akan posisi agama dalam konstitusi. “Ada sejarah yang panjang di balik lahirnya UUP 1974. Tidak ada hak konstitusi warga yang dirugikan oleh aturan […]

expand_less