JAKARTA (Mandailing Online) – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak saja berwenang mendiskualifikasi petahana yang memutasi pejabat sebagaimana larangan UU Pilkada. Lebih dari itu, MK memiliki kewenangan mendiskualifikasi paslon di Pilkada yang terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Dilansir ...

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Pilkada tinggal menghitung hari. Para calon kandidat yang sudah memiliki nomour urut pilih kemungkinan besar tengah menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menghadapi kompitisi bergengsi daerah ini. Tentu saja menang adalah ...

Oleh : Roy Samsuri Lubis   Manusia mati meninggalkan nama, merupakan adagium yang paling tepat menggambarkan eksistensi Sutan Ibrahim di bumi Nusantara. Pria yang punya nama kebangsaan Datuk Sutan Malaka ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari era ...

Oleh : Askolani Nasution Budayawan/Sutradara   Kalau ada rasa kekuasaan yang bisa dikecap di lidah, saya yakin rasanya asin seperti garam. Sebab, ketika Anda menapakinya selalu butuh jalan yang sulit. Bahkan ketika Anda menggenggamnya, jauh lebih sulut lagi menungganginya. Sekali ...

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara menjelaskan bahwa Kalimantan Utara tergolong daerah rawan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal tersebut disampaikan oleh AKBP. Budi Rachmat, S.I.k, Kabid Humas Kepolisian Daerah ...

MEDAN – Kapolda Sumut, Irjen (Pol) Ngadino minta anggotanya jadikan pengamanan pilkada sebagai ibadah. Hal itu ia sampaikan dalam upacara Apel pengecekan pergeseran pasukan pengamanan pilkada di halaman apel Mapolda Sumut, Jumat (27/11/2015). “Kepada para anggota agar menjalankan tugas pengamanan ...

MEDAN, – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, sudah menegaskan, bahwa seluruh anggota dewan wajib mengundurkan diri dari karir politiknya di legislatif. Hal tersebut sesuai amar putusan terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 ...

PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah serentak di 269 wilayah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, Desember 2015 sudah semakin dekat. Seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah diminta untuk berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi yang baru pertama kali digelar sepanjang sejarah berdirinya republik ini. Suksesnya ...

  Jakarta – Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meneken Memorandum of Understanding (MoU). Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ...

Oleh: Sri Edi Swasono Demokrasi adalah Kerakyatan. Demokrasi adalah ‘Daulat Rakyat’, bukan ‘Daulat Tuan­ku’, dan bukan pula ‘Daulat Pasar’. Pemerintahan demokratis adalah pemerin­tahan cap rakyat, bukan cap tuanku, bukan cap pemodal, bukan pula cap partai ataupun cap teknokrat, bukan pula cap penguasa atau pun cap proletar. Kedaulatan rakyat ...