tambang rakyat

MADINA-Mandailing Online: Tambang emas ilegal masih menjadi masalah serius di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ). Dari data yang didapat, ada 9 kecamatan dari 23 Kecamatan  yang ada di Kabupaten ini yang menjadi lahan empuk bagi para penambang emas ilegal. Daerah itu seperti di Kecamatan Kotanopan, Muarasipongi, Muarabatanggadis, Linggabayu, Sinunukan, Rantobaek dan Batang Natal. Selain […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyoroti dan cukup merasa miris melihat alam yang sudah rusak akibat maraknya Pertambangan Emas Ilegal Tanpa Izin (PETI) di beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. Menyikapi hal ini, Saipullah mengatakan secepatnya mencari solusi, termasuk upaya penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat […]

  PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Harapan rakyat untuk bisa menambang emas secara legal nampaknya masih jauh untuk tercapai. Pasalnya, upaya Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masih berat. Meski pemerintah Indonesia beberapa bulan lalu telah menerbitkan 8 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Madina, namun untuk menjadikannya menjadi IPR tidak semudah […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina), Sumut telah selesai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang pertambangan rakyat. Draf ranperda itu pun sudah disampaikan kepada ketua DPRD Madina. “Usulan itu disampaikan kepada Ketua DPRD Madina 31 Oktober 2022,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madina Alamulhaq Daulay, SH kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (2/11/2022). […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dr. Razman Arif, S.H, menilai pemerintahan Sukhairi-Atika perlu kritik yang konstruktif dan tajam sebagai bagian dari fungsi pers mengawal pemerintah. Hal itu disampaikan Razman saat menggelar konferensi pers dengan tajuk “Situasi Terkini Madina” di lopo Copinta Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sabtu (29/1) kemarin. “Saya bukan pendukung A atau […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pertambangan rakyat dinilai lebih potensial dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dibandingkan tambang yang dikelola oleh perusahaan raksasa. Penilaian itu disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Mandailing Natal (Madina) Akhmad Arjun Nasution pada Sabtu (1/1) malam di Panyabungan. “Pertambangan emas yang dikelola rakyat ini lebih potensial dan bermanfaat ketimbang perusahaan raksasa yang mengeruk habis […]

    Oleh : Dahlan Batubara   Negara itu didirikan oleh rakyat. Negara didirikan bertujuan menyelenggarakan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat itu salahsatunya adalah lapangan kerja. Negara dapat dikatakan gagal ketika negara tak mampu menyediakan lapangan kerja untuk rakyat. Ketika rakyat mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya, maka negara harus melindungi pekerjaan yang diciptakan rakyat itu. […]

  PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekitar 5000 orang rakyat penambang melakukan unjukrasa ke DPRD Madina, Kamis (12/12/2019). Mereka menuntut Pemkab Mandailing Natal (Madina) melakukan pembinaan tambang rakyat, bukan membinasakan penambang. Karena ribuan kepala keluarga di Madina telah terbantu oleh rezeki dari tambang emas ditengah kegagalan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Pemkab Madina diminta […]

  Oleh : H.RIDWAN RANGKUTI, SH.MH Advokat/Ketua DPC Peradi Tabagsel Dosen Hukum Pertambangan Fak.Hukum UMTS Padang Sidempuan.   Polemik yang berkepanjangan seputar keberadaan tambang emas yang dikelola oleh masyarakat di Mandailing Natal belum menemukan titik reda. Oleh karena itu, saya melihat harus ada upaya pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat sebagai solusinya. […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Plt Bupati mengakui, bahwa selama ini pemerintah lah yang salah terkait maraknya tambang rakyat liar serta tidak tertatanya lokasi-lokasi gelondongan emas (galundung) yang menyebar di pemukiman-pemukiman penduduk. Dilema tambang rakyat di Madina selama ini terkait belum adanya penghunjukan WP yang diperlukan bagi tahapan awal bagi proses legalitas usaha tambang mineral maupun […]