JAKARTA, (MO) – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Djamal Azis mengungkapkan keprihatinannya atas ditundanya pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di 11 provinsi.
“Kami menyatakan keprihatinan atas hal ini. Penundaan UN dengan alasan teknis dari pihak percetakan menandakan ketidaksiapan pihak pelaksana dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya,” kata anggota DPR Fraksi Partai Hanura tersebut di Jakarta, tadi malam.
Dia mengimbau pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sementara itu untuk daerah yang tetap melaksanakan ujian nasional sesuai jadwal, dia mengatakan beberapa anggota DPR akan memantau secara langsung jalannya ujian nasional.
Sebelumnya dalam konferensi pers, Minggu (14/4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SLTA di 11 provinsi ditunda akibat soal ujian untuk daerah-daerah tersebut belum siap.
“Kami dari Kemendikbud mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala persoalan teknis yang membuat pelaksanaan Ujian Nasional di 11 provinsi diundur dari Senin (15/4) menjadi Kamis (18/4),” katanya.
Kesebelas provinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan UN itu, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo.
Khusus untuk 11 provinsi tersebut, Ujian Nasional yang menurut jadwal akan diselenggarakan tanggal 15 April 2013 digeser menjadi 18 April dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan sama seperti jadwal awal.
Pada kesempatan itu, Mendikbud juga menekankan bahwa keterlambatan itu murni disebabkan oleh persoalan teknis di percetakan yang bertugas memproduksi soal-soal untuk wilayah Indonesia tengah.
“Jadi, melalui mekanisme tender terbuka, ditetapkan enam percetakan yang berhak mencetak soal-soal UN. Lima percetakan dapat menyelesaikan tugas dengan baik, namun satu percetakan, yakni Ghalia Printing Indonesia belum bisa menyelesaikan karena masalah teknis,” kata Nuh.
Penundaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di 11 provinsi terjadi karena masalah teknis pencetakan soal merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan UN, kata anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar.
“Seharusnya pemerintah sudah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. Dengan adanya penundaan ini maka ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan UN di 11 daerah itu akan bertmbah,” kata Raihan Iskandar di Jakarta, tadi malam.
Anggota DPR Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan penundaan pelaksanaan UN dikhawatirkan akan menimbulkan biaya tambahan.
“Sejumlah guru pengawas yang sudah berada di lokasi ujian terpaksa harus menunggu lebih lama karena ujian nasional ditunda. Siapa yang menanggung biaya hidup mereka selama di lokasi? Tentunya bagi sebagian guru pengawas yang berada di lokasi sulit, tidak mungkin untuk pulang ke daerah masing-masing kemudian kembali lagi ke lokasi ujian,” katanya.
Terkait penundaan UN ini, Raihan mengatakan Komisi X akan segara memanggil perwakilan pemerintah untuk menjelaskan masalah tersebut.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam konferensi pers pada Minggu (14/4) mengatakan Ujian Nasional tingkat SLTA di 11 provinsi ditunda akibat persoalan teknis di percetakan yang bertugas memproduksi soal-soal untuk wilayah Indonesia tengah.
Kesebelas provinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan UN itu, adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo.
Khusus untuk 11 provinsi tersebut, Ujian Nasional yang menurut jadwal akan diselenggarakan tanggal 15 April 2013 digeser menjadi 18 April 2013 dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan sama seperti jadwal awal.(antara)
