Senin, 16 Feb 2026
light_mode

Utang Pemprovsu Ke Madina 37 Milyar Lebih

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2015
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara masih memiliki utang kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mencapai 37 milyar rupiah lebih.

Hutang itu berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2013 hingga 2014. Itu belum termasuk untuk tahun 2015.

Demikian disampaikan Kabid Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Madina, Navrizal Iswar kepada wartawan, Selasa (31/3) di ruang kerjanya.

Katanya, jumlah utang tersebut sesuai dengan surat Sekdaprovsu dengan No:903/1704/2015 tertanggal 4 Maret 2015 tentang pemberitahuan belanja bagi hasil Kabupaten/Kota di APBD Propvsu TA 2015.

“Perincian utang DBH itu untuk tahun 2013 sebesar Rp. 24.381.166.426, sementara untuk tahun 2014 sebesar Rp. 13.154.449.450 sehingga total Rp.37 milyar lebih,” ujarnya.

Alokasi DBH untuk Kabupaten Madina ditentukan sendiri oleh Pemprovsu, dan pihak Pemkab Madina hanya bersifat menunggu sambil berusuha mempertanyakan kapan akan dikirimkan ke Kas Daerah Madina.

 

Peliput : Maradotang Pulungan

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disebut ‘Pak Pos’ Razman Arif akan Laporkan Mantan Calon Wabup Madina

    Disebut ‘Pak Pos’ Razman Arif akan Laporkan Mantan Calon Wabup Madina

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Razman Arif Nasution, Mantan Kuasa Hukum Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho-Evy Susanti, merasa gerah karena disebut sebagai ‘Pak Pos’ oleh mantan calon Wakil Bupati (Wabup) Mandailing Natal (Madina), Shafron. Sebutan ‘Pak Pos’ itu tertulis di laman facebook pribadi milik Shafron, yang diposting Selasa (8/9) dini hari. Dengan memajang foto Razman Arif saat diwawancarai […]

  • Biaya Pembuatan KTP di Madina Mancapai Rp50.000

    Biaya Pembuatan KTP di Madina Mancapai Rp50.000

    • calendar_month Sabtu, 12 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merasa keberatan. Pasalnya, biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) disebut mencapai Rp20.000 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp50.000. Mahalnya biaya pembuatan KK dan KTP tersebut terungkap saat puluhan massa tergabung dalam Barisan Muda Mandailing Natal (Madina) terdiri dari PC PMII Madina, Madina Institute, Pantai Barat Mandailing Foundation, PMP Madina, IMA […]

  • Visi-Misi SAHATA Sejalan dengan Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

    Visi-Misi SAHATA Sejalan dengan Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

    • calendar_month Minggu, 17 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi-misi pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA). H. Saipullah Nasution menegaskan hal itu usai menghadiri pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia se-Tapanuli bagian selatan […]

  • Kebijakan Pemkab Madina 2023 Masih Fokus Pemulihan Ekonomi

    Kebijakan Pemkab Madina 2023 Masih Fokus Pemulihan Ekonomi

    • calendar_month Jumat, 11 Nov 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kebijakan Pemkab Mandailing Natal (Madina) tahun 2023 masih fokus pemulihan ekonomi dampak covid-19. Itu tercermin dari pengantar KUA PPS tahun 2023 yang disampikan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution di hadapan rapat paripurna DPRD Madina, Jum’at (11/11/2022). Menurutnya, Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 ini disusun dengan melihat hasil […]

  • DCS Dapil 4 PAN Madina

    DCS Dapil 4 PAN Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 4 PAN Madina

  • Sumut ranking 3 terkorup, wajib diusut

    Sumut ranking 3 terkorup, wajib diusut

    • calendar_month Rabu, 3 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) –Pemerintah Provinsi Sumatera yang menduduki ranking ketiga dari 33 pemprov dalam penyelewengan uang Negara sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memperburuk citra Pemprov Sumut secara kelembagaan. Dalam kasus korupsi saja, sudah ada Gubernur Sumut non aktif, Syamsul Arifin terpaksa masuk penjara termasuk sejumlah kepala daerah di Sumut yang juga telah dikerangkeng dalam kasus […]

expand_less