Oleh : Irwan Daulay
Merujuk Putusan MK No 18/PUU-XX/2022 terhadap pengujian pasal 201 ayat (7) UU no 10 tahun 2016 yang dimohonkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Putusan tersebut menolak Permohonan Pemohon membatalkan pasal 201 ayat (7) UU No 10 tahun 2016 yang membatasi masa jabatan pasangan Kada yang mengikuti Pilkada tahun 2020 hanya sampai tahun 2024.
Sebelumnya, para pemohon menyebutkan sebagai pasangan kepala daerah seharusnya dilantik untuk masa jabatan lima tahun sejak dilantik pada 9 Juli 2021. Masa jabatan ini, mestinya berakhir pada 9 Juli 2026, bukan pada 2024 mendatang sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada tersebut. Sebab, jika mengacu pada ketentuan tersebut maka masa jabatan para Pemohon hanya 3 tahun 5 bulan.
Salah satu pasangan Kada yang termasuk dalam putusan MK itu adalah pasangan SUKA yang saat ini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madina. Pasangan ini akan berakhir periodenya di tanggal 22 Juli 2024 dengan masa jabatan hanya 3.5 tahun.
Sebagaimana pasal 201 ayat (11) UU No 10 tahun 2016, setelah menyelesaikan masa jabatan tertanggal 22 Juli 2024 akan digantikan oleh Penjabat Bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dilantiknya Bupati/Wabup hasil pilkada November 2024
Oleh karena itu terhitung tanggal 22 Juli 2023 masa tugas M. Jafar Sukhairi Nasution/Atika Utammi Azmi Nasution tinggal 1 tahun lagi.
Jika ingin maju lagi harus lebih aktif turun ke masyarakat, menggerakkan seluruh kekuatan Pemkab secara optimal dan memacu para Kades untuk lebih agresif menjalankan program2 instan yang langsung dinikmati masyarakat.
Bisa jadi untuk kepentingan Pilkada Bupati dan Wabup perlu mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pengurus parpol dan fokus memanfaatkan jabatan yang tersisa untuk meningkatkan kinerja didepan publik dan mewujudkan visi misi yang belum terlaksana.
Demikian juga memperbaiki citra di depan guru gutu atau ( Kasek ) Kepala Sekolah yang belakangan ini agak kurang baik akibat kebijakan kebijakan yang meresahkan para Kasek, guru dan tenaga honor dan P3K, karena hal tersebut dapat menjadi obyek gugatan di MK atau menjadi obyek sengketa di Bawaslu bahkan bisa dipidana
Mengingat perkembangan pemahaman publik terhadap Pilkada sudah semakin matang, pola lama untuk memenangkan pertarungan sudah tidak efektif lagi, misalnya mengerahkan ASN, memainkan politik uang, maupun bekerjasama dengan oknum penyelengara,
Bagi penantang ini menjadi peluang besar untuk bertarung secara fair, baik terkait status incumbent yang otomatis terhapus akibat dari Pasal 201 ayat (7 dan 11) UU no 10 tahun 2016 begitu juga sudah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan Pilkada yang Jurdil bebas kecurangan dan politik uang.
Bagi masyarakat Madina yang cinta perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan publik, pengentasan Kemiskinan, pengangguran dan perbaikan akhlak masih memiliki waktu untuk berpikir apakah pasangan SUKA masih layak untuk melanjutkan kekuasaan, atau perlu melahirkan figur figur baru yang lebih fresh dan dianggap lebih baik tentu hal ini dikembalikan kepada mereka, karena satu suara tetap menentukan bagi akumulasi surara yang dibutuhkan untuk terpilih sebagai pemenang
Misalnya terkait angka Morbiditas yang tinggi yang memengaruhi angka harapan hidup, kualitas lulusan pendidikan formal yang saat ini kurang diperhatikan dan bagaimana memacu investasi agar perekonomian semakin baik, saat ini angka Kemiskinan kita cukup tinggi begitu juga angka pengangguran
Bagi saya sendiri Bupati kedepan harus lebih perduli terhadap Masalah pembangunan Manusia Madina yang saat ini masih berada di bawah Kabupaten/Kota di Tabagsel
Meskipun harus kita akui Pasangan Suka ini sebenarnya ingin melakukan banyak terobosan dengan meminta dukungan kepada tokoh-tokoh Madina yang ada di perantauan namun dalam hal implementasi masih banyak kendala yang dihadapi khususnya respon dari beberapa OPD yang masih perlu dibenahi dan juga diperbaiki, baik komitmen, kesungguhan maupun kemampuan personalitinya
Karena tantangan kedepan semakin kompleks, urusan daerah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Bupati/Wabup dan OPDnya, dunia usaha harus tampil terutama anak-anak muda yg kreatif dan memiliki mimpi
Oleh karena itu mulai saat ini anak-anak muda harus memperbaiki pola pikir dan berani tampil memasuki dunia usaha
