Panyabungan,
Puluhan pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2 Madina) berunjuk rasa ke Kantor Bupati dan DPRD Madina, Selasa (05/07/2011). Massa menuntut Bupati Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution merealisasikan janji politik pada saat kampanye yakni pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pembukaan lapangan kerja baru.
“Seperti pendidikan gratis, apakah pendidikan gratis itu hanya berlaku untuk PAUD, SD dan SMP? Kemudian kesehatan gratis apakah hanya untuk warga yang memiliki Askes, Jamkesmas dan imunisasi? Seperti itu juga pembukaan lapangan kerja baru, kami ingin tahu penjabarannya. Karena kalau hanya seperti yang kami sebutkan itu, adalah program nasional yang telah lama dijalankan seluruh daerah di nusantara,” sebut Koordinator Aksi Fauzan Helmi Rangkuti di depan Kantor Bupati Madina dengan pengawalan puluhan personil Satpol PP dan Polres Madina.
Dalam orasinya, Fauzan juga meminta Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan di Madina. ”Yaitu menyelesaikan defisit APBD Madina TA 2010 yang diduga jumlahnya kurang lebih Rp43 miliar tanpa ada kejelasana selama ini. Kemudian kami juga meminta Hidayat-Dahlan menyelesaikan permasalahan PT Sorikmas Mining dengan masyarakat Madina yang membuat malapetaka dan hal ini merupakan program utama sesuai dengan arahan Plt Gubernur Sumut saat pelantikan,” sebutnya lagi.
Fauzan didampingi Koordinator Aksi Hilal Nasution dan Koordinator Lapangan Akhir Lubis lebih lanjut mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati juga harus menyelesaikan masalah izin lokasi perkebunan yang tumpang tindih dan perusahaan perkebunan yang tidak mengeluarkan CSR serta plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
”Kemudian menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur yang banyak mengalami kejanggalan mulai dari tahapan pelelangan sampai kepada pelaksanaan. Bupati Madina juga harus konsisten memberantas permasalahan menjamurnya prostitusi di Madina sebagai serambih Makkahnya Sumatera Utara, lalu menyelesaikan permasalahan pengangkatan Sekdes menjadi PNS yang tidak sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2007. Dalam hal ini Sayuti Lubis mantan Inspektur yang saat ini menjabat sebagai Asisten III harus bertanggung jawab secara hukum dan apabila problematika di atas tidak dapat diselesaikan dalam limit waktu 100 hari, maka kami menganggap Hidayat-Dahlan gagal memimpin Madina,” teriak pendemo.
Sekitar setengah jam berorasi, tuntutan massa AMP2 Madina ditanggapi Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Drs M Syafei Lubis. Dihadapan massa, Syafei menyebutkan semua tuntutan AMP2 Madina akan dibahas dengan Bupati dan Wakil Bupati mengingat kedua pimpinan Madina itu tak berada di tempat. ”Kami berterima kasih karena telah diingatkan, ini merupakan dukungan bagi pembangunan Madina ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa semuanya ada proses dan tak bisa berjalan secara spontanitas. Kami juga memiliki keterbatasan,” tegas Syafei.
Dalam kasi kali ini, AMP2 Madina juga menuding pergantian atau pemberhentian Plt Sekdakab Madina cacat hukum dan tidak sesuai amanah UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebab pada Pasal 122 Ayat 3 disebutkan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota.
”Sedangkan Plt Sekdakab Madina Gozali SH diangkat oleh Gubernur Sumut dengan surat Nomor: 800/906/2010 tertanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumut Syamsul Arifin, sementara pemberhentian Plt Sekdakab ditandatangani Bupati Madina, itu pun pada hari yang sama dengan pelantikannya. Atas dasar itulah kami menganggap surat pemberhentian dan pergantian Nomor 800/980/BKD/2011 yang ditandatangani Hidayat Batubara cacat hukum,” tegas Koordinator Aksi Fauzan Helmi Rangkuti.
Usai menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati, massa AMP2 Madina juga mendatangi Kantor DPRD Madina. Tuntutan yang sama juga disampaikan ke DPRD Madina. Kedatangan massa disambut sejumlah anggota DPRD Madina yakni Jakfar Rangkuti, Iskandar Hasibuan, Arsidin, H Martua, H Sabirin Rangkuti dan Bahri Efendi.
“Kami sangat mendukung niat dan keinginan adik-adik mahasiswa yang peduli dengan Madina. Ini akan memperkuat kami untuk mengawal pemerintahan Madina di bawah kepemimpinan Hidayat-Dahlan,” kata Jakfar mewakili pimpinan DPRD. (BS-026)
Sumber : Beritasumut.com
