Kejaksaa Juga Diminta Tuntaskan Kasus-kasus Korupsi
Panyabungan (MO)-Puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Madina Care dan DPP Ikatan Mahasiswa Muslim Madina (M3) melakukan unjuk rasa ke DPRD Madina, Kamis (9/2) mengusung lima agenda yang menyangkut pemerintahan, mosi tak percaya kepada ketua DPRD Madina, PT.Sorikmas Mining, Geotermal dan kasus percetakan sawah.
Massa yang berjumlah sekitar 60 orang itu tiba di gedung dewan sekira pukul 11.00 WIB dipimpin Kordinator Aksi, Fauzan Helmi Rangkuti dan Kordinator Lapangan, Akhir Lubis dengan membawa berb agai poster. Sebelum ke DPRD, massa lebih dahulu berunjuk rasa ke sekretariat Pemkab Madina
Lima poin usungan adalah, pertama, meminta Kejatisu menuntaskan kasus dugaan korupsi pengucuran dana Rp.1,4 Milyar APBD Padangsidempuan TA 2007 yang diduga melibatkan Sekda Madina, Daud Batubara.
Kedua, meminta Ketua DPRD Madina As Imran Khaytami Daulay legowo dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua DPRD Madina karena adanya mosi tidak percaya 26 anggota DPRD Madina kepadanya, agar lebih tercipta lembaga DPRD Madina yang lebih bermartabat dan kondusif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
“Mosi tidak percaya itu menurut kami representasi mayoritas masyarakat Mandailing Natal. Anggota dewan adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” teriak orator, Fauzan.
Ketiga, meminta kejaksaan, Polres Madina menuntaskan kasus dugaan korupsi percetakan sawah di Desa Banjar Aur Utara, Sinunukan, Madina yang nilainya diduga mencapai Rp.2,25 Milyar yang bersumber dari APBN tahun 2011.
Keempat, meminta presiden RI, gubsu, bupati Madina menghentikan operasional PT.Sorikmas Mining dan PT.Sorik Marapi Geothermal Power sampai persoalan perusahaan itu selesai dengan masyarakat.
Kelima, meminta Bupati Madina Hidayat Batubara menjalankan pemerintahan yang anti KKN, karena saat ini merebak isu adanya dugaan suap dalam mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Massa diterima anggota DPRD Madina, Jafar Rangkuti, Riyadi Husnan dan Iskandar Hasibuan. Anggota DPRD dihadapan massa menyatakan akan meneruskan aspirasi massa tersebut kepada pihak terkait dan akan jadi agenda bahasan di komisi-komisi dewan. (dab)
