PANYABUNGAN (Mandailing Online) –
Nasib lanjutan pembangunan RSU Madina di bukit Panatapan berakhir black list 2 tahun gara-gara pemkab Madina gagal menuntaskan tender.
Akibatnya dana 14 milyar Rupiah ditarik pemerintah pusat tahun 2019 lalu. Padahal dana itu untuk pembangunan gedung radiologi dan gedung laboratorium.
Ironisnya, Pemkab Madina tak juga bertaubat. Gagal tender juga terjadi pada RSU Husni Thamrin, Natal.
Nasib tender Renovasi Ruang Operasi RSU Husni Thamrin pun berakhir nahas, gagal tender tahun 2020.
“Ini merugikan kita semua di Madina,” kata Henri Nasution, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan(Dp JPKP) Madina kepada Mandailing Online di Panyabungan, Rabu (9/9/2020).
Henri mendesak DPRD Madina menyikapi kegagalan demi kegagalan tender itu.
“DPRD Madina harus memanggil semua pejabat yang terlibat dalam proses tender dua RSU itu,” ujarnya.
Dia menduga ada konflik kepentingan di internal pemkab penyebab tender gagal teken kontrak di dua proyek itu.
“Jangan gara-gara nafsu semu, rakyat di Madina merugi dalam fasilitas medis,” imbuhnya.
DPRD Madina, lanjut Henri, jangan diam saja. Harus memanggil semua pejabat yang terlibat.
Peliput : Dahlan Batubara
