PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekitar 2.315 orang guru Honor TKS tingkat SD dan SMP di Mandailing Natal (Madina) tak memperoleh gaji selama 7 bulan.
Yakni sejak bulan September hingga Desember 2017 dan berlanjut Januari-Marer 2018.
“Saya tak habis pikir, bagaimana kekacauan ini bisa terjadi di Mandailing Natal. Mengapa kinerja Dinas Pendidikan bisa kacau seperti ini,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Madina, Henri Husein Nasution kepada Mandailing Online, Rabu (21/3/2018) di Panyabungan.
Dia juga tak habis mengerti bagaimana konsentrasi mengajar para guru honor bisa tetap baik ditengah tak memiliki uang untuk kebutuhan rumah tangga.
Berdasar investigasi DPD JPKP Madina, para guru honor terus mengharapkan gaji itu karena mayoritas guru sudah hutang ke sana kemari guna memenuhi kebutuhan keluarga.
Sejumlah guru honor kepada JPKP mengaku telah mempertanyakan itu kepada pihak kepala sekolah maupun kepala UPT Dinas Pendidikan di kecamatan masing-masing.
Dan pihak UPT pun kabarnya sudah mempertanyakan gaji itu kepada Dinas Pendidikan Madina dan mendapat jawaban bahwa gaji 5 bulan itu akan dibayar sekitar bulan Maret 2018.
Berdasar data sementara yang dikantongi DPD JPKP Madina, jumlah guru honor di Madina yang belum menerima gaji itu sekitar 2.315 guru.
Henri Husein mengungkapkan, hingga posisi Maret 2018 pihak Dinas Pendidikan masih belum membayar gaji para guru honor tersebut.
“Jika digabung 4 bulan di 2017 dan Januari, Pebruari, Maret di 2018 ini, maka para guru honor sudah 7 bulan belum menerima hak gaji,” katanya.
Hingga kini, DPD JPKP Madina belum mendapat jawaban resmi dari Dinas Pendidikan Madina.
“Berulangkali kami ke Dinas Pendidikan Madina, namun tak pernah berhasil menemui Kepala Dinas Pendidikan Jamila maupun Kabid Dikdas Dollar Aprianto,” ujar Henri Husein.
Meski begitu, DPD JPKP Madina telah memperoleh informasi tidak resmi dari sejumlah pejabat tak terkait di Dinas Pendidikan Madina, bahwa gaji para guru honor tersebut tak full ditampung di APBD 2017, lalu pihak Dinas Pendidikan Madina mencoba mengajukannya di Perubahan APBD 2017, tetapi dikabarkan gagal juga. Untuk tahun 2018 ini belum diketahui progresnya.
Sementara itu, hingga kini Mandailing Online juga belum memperoleh konfirmasi dari Dinas Pendidikan Madina karena tak berhasil bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Rabu (21/3). Hubungan seluler juga tak berhasil.
Peliput : Dahlan Batubara