Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Madina tahun anggaran 2005-2010 kembali ditolak fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS).
Penolakan itu berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Madina yang dipimpin langsung ketua DPRD As Imran Khatamy Daulay, dihadiri Bupati Madina, Amru Daulay. Dalam rapat paripurna, cuma enam fraksi DPRD Madina menerima LKPJ dengan catatan.
“Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan introveksi dengan menggunakan hati nurani dan akal sehat, kebijakan pembangunan telah bertolak belakang dengan kebijakan anggaran,” kata Riyadi, fraksi PKS, tadi sore.
Ia mencontohkan, pada anggaran 2009, kebijakan anggaran untuk belanja pegawai Rp470 miliar. Sedangkan yang diperuntukkan hanya Rp94 miliar. Sementara pencapaian keberhasilan tidak didukung dengan data yang dapat dipercaya.
Padahal, jika melihat kondisi dan fakta dilapangan, tidak sesuai dengan laporan. Sebagai perbandingan, adalah pelaksanaan ujian nasional. Dari keterangan yang dihimpun, baik siswa maupun guru, jawaban yang diberikan, sebelum ujian dilaksanakan.
Dijelaskan, selama periode kepemimpinan Amru Daulay, ada beberapa catatan penting untuk diperhatikan. Yakni, audit BPK tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan. Hal ini jelas dinayatakan telah terjadi kerugian daerahRp6,3 miliar setiap tahunnya.
Kemudian dalam bidang pendidikan, masih banyak persoalan menumpuk. Misalnya, pernyaluran dana BOS, guru, dan mutu tenaga pendidik yang masih rendah. Pada bidang kehutanan dan perkebunan terdapat tumpang tindih perizinan. Sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Bidang pertanian dan ketahanan pangan, banyak terdapat persoalan program cetak sawah di Desa Tegal Sari tahun anggaran 2007 dengan dana Rp1,6 miliar. Begitu juga pada tahun 2008-2009 yang total anggaran Rp2,5 miliar,” ujarnya.
Bahkan Dinas Pasar banyak juga terjadi pungutan liar. Sedangkan bidang perikanan dan kelauatan, terdapat program pembangunan Balai Benih Ikan di Saba Jambu dan Tanjung Mompang yang kurang maksimal.
Pembangunan dermaga dan TPI di Kecamatan Natal, proyek bantuan lima kapal dan alat tangkap ikan yang memakan biaya Rp1.658.727.000 tidak berjalan dengan baik. Sementara bidang pembangunan, fraksi PKS pun sangat kecewa.
“Hal tersebut disebabkan sistem pengawasan pembangunan yang lemah, sehingga berakibat kualitas bangunan dan volume tidak sesuai, perencanaan proyek pembangunan fisik di Kabupaten Madina banyak yang tidak didasari perencanaan dan kajian yang matang,” ungkapnya.
sumber : waspada
