PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Saat ini Indonesia darurat Narkoba. Khusus Madina merupakan salah satu produsen narkoba jenis Ganja, bak menanam padi, habis panen ditanam lagi. Beruntung jika yang manennya Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama aparat TNI dan Kepolisian, hasil panen tidak sempat beredar, tapi yang berbahaya jika yang memanennya petani ganja itu sendiri.
Itu diungkapkan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tabagsel, Ridwan Rangkuti,SH.MH dalam rilis yang dikirimkan kepada Mandailing Online, kemarin.
Hasil panen ganja akan di ekspor ke luar Madina, setelah kebutuhan dalam “negeri” Madina tercukupi. Tidak hanya remaja putus sekolah, pengangguran, para pemuda, bahkan anak sekolah, mahasiswa dan PNS pun terlibat penyalahgunaan narkoba, fakta menunjukkan bahwa para terpidana narkoba berasal dari semua lapisan masyarakat.
“Untuk itu saya himbau kepada BNN Madina, segeralah dilaksanakan test urine rutin kepada semua PNS Madina, para siswa dan pejabat eksekutif dan legislatif Madina,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Ridwan Rangkuti, selain darurat narkoba Kabupaten Mandailing Natal sekarang ini juga darurat korupsi. Fakta menunjukkan bahwa para pejabat Madina setiap tahun ada tersangka korupsi.
“Dari dulu saya selalu bilang Madina lahan empuk bagi pejabat yang bermental korup. Terbukti banyak pejabat Madina menjadi tersangka dan terpidana korupsi, dan akan semakin banyak tersangka korupsi jika Kejaksaan dan Kepolisian berani melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di setiap SKPD, terutama Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” ujar Ridwan Rangkuti.
Selain itu juga harus dilakukan penyelidikan kepada Dinas Pendapatan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Pemkab Madina, dan SKPD lainnya.
“Untuk itu saya berharap kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk bergerak cepat menyelidiki dan menyidik semua dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Madina,” tegas Ridwan Rangkuti.
Selain itu juga Kabupaten Madina sekarang ini krisis kepemimpinan. Saat ini Madina diambang kehancuran moral pejabat.
“Pada umumnya pejabat Madina bermental korup, karena para pejabat eksekutif dan legislatif dalam meraih posisi dan jabatannya diduga dengan cara yang tidak halal, mulai dari money politics, suap dan KKN,” ungkapnya.
“Akibatnya adalah para pejabat degradasi moral, yang hanya memikirkan uang masuk, olah sana olah sini, kesejahteraan masyarakat bukan prioritas, sehingga permasalahan yang ada dan yang timbul dalam masyarakat seperti kasus tanah tidak pernah selesai. Masyarakat Madina tetap menderita, hak-hak masyarakat atas tanah ulayatnya semakin jauh dari kepastian hukum, urainya.
“Inilah akibatnya jika pemimpinnya lahir dari cara yang tidak halal, di samping SDM pemimpin yang rendah, sehingga tidak tau apa yang harus dilakukan. Yang timbul hanyalah janji dan terus berjanji, berjanji lagi diingkari lagi, itu lah moral pejabat kita yang selalu mengumbar janji dan sumpah palsu. Madina oh madina, engkau selalu jadi rebutan, tetapi nasib mu selalu malang. Bak kata willem iskander : tinggal mahojolo anta piga taon inda uboto, muda au mulak muse, ulang be nian sai maoto,” ujar Ridwan.
Penerima rilis : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
