MEMBEDAH VISI MISI CALON BUPATI MADINA

(Sudut Pandang Ekonomi)

Oleh: Abdul Mujib Nasution, S.HI, M.SI

Pengantar

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam kegiatan organisasi tentu tidak asing dengan kalimat Visi dan Misi di karenakan suatu organisasi, kelompok atau badan suatu instansi pasti memiliki Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuannya, namun Visi dan Misi tidak hanya bisa di miliki dan di terapkan oleh suatu organisasi, kelompok atau bandan suatu instansi tapi bisa di miliki dan di terapkan secara personal dan individu.

Banyak para ahli yang mencoba memberikan pengertian Visi dan Misi. Antara lain (Lewis&Smith,1994), menyebutkan bahwa Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan, tujuan – tujuan yang hendak diraih dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan Visi adalah

1. Berorientasi ke depan
2. Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
3. Mengekspresikan kreatifitas
4. Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Sementara pengertian Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa rencana itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian suatu tujuan ke langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan Misi.

Pentingnya Visi, Misi dan Program

Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) yang hiruk pikuknya sudah mulai menghangat belakangan ini di wilayah Madina, tentunya masalah visi, misi dan program “Sang Calon” menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam rangka menentukan pilihan. Pentingnya visi, misi dan program ini tergambarkan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaran PEMILUKADA.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa salah satu yang harus menjadi lampiran surat pencalonan bakal pasangan calon adalah naskah visi, misi dan program bakal pasangan calon secara tertulis. Tidak hanya berhenti disitu saja, sesuai pasal 11, pasal 12 dan pasal 15 Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih lanjut diatur bahwa visi, misi dan program pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye harus dibuat secara tertulis, wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih dan akan menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga atas dasar inilah maka sudah menjadi kewajiban bagi KPUD sebagai penyelenggara PEMILUKADA untuk memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon tersebut kepada masyarakat dalam rangka pendidikan politik.

Dengan memperhatikan regulasi-regulasi di atas maka semestinya visi, misi dan program pasangan calon tidak bisa dikesampingkan lagi, malahan harus mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, karena selain hal ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di daerah, juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Dari sisi politik,visi dan misi merupakan janji politik yang terekomendasikan. Jika pasangan calon terpilih, maka secara moral dan politik mereka harus bisa merealisasikannya. Dengan demikian, kepala daerah terpilih nantinya harus serius mewujudkan visi dan misi-nya, yang secara otomatis telah mempunyai konsekuensi hukum dan politik.

Deskripsi Visi dan Misi Calon Bupati Kab Madina

Berdasarkan data yang diterima oleh Mandailing Online, berikut uraian singkat Visi dan Misi calon Bupati Kab Madina secara umum:

1. Visi dan Misi Pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Ja’far Sukhairi Nasution.

Drs. H.Dahlan Hasan Nasution dalam Visinya menyebutkan” Mandailing Natal yang berkedaulataan pangan, mandiri ekonomi, sehat, cerdas,didukung sarana dan prasarana, infrastruktur yang kuat serta masyarakat yang religius dan berbudaya. Adapun program skala prioritas dalam Misi beliau adalah:

1. Memenuhi kebutuhan pangan secaraswa sembada
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM
5. Memenuhi kebutuhan infrastruktur,pemukiman, membuka akses daerah terisolir dan daerah tertinggal
6. Meningkatkan kualitas hidup beragama
7. Melestarikan adat dan budaya
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih,berwibawa
9. Mewujudkan pelstarian pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Adapun H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution dalam Visinya menyebutkan: Menuju Madina yang mandiri, sehat, cerdas, religius dan berbudaya. Adapun program skala prioritas dalam Misi beliau adalah:

1. Terciptanya kemandirian ekonomi
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyaarakat
3. Meningkatkan kaualitas pendidikan dan SDM
4. Meningkatkan kualitas umat beragama
5. Meningkatkan adat dan budaya

1. Visi dan misi pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, MSi dan H.Imron Lubis, SPd,MM.

Drs. H.M. Yusuf Nasution, MSi dan H.Imron Lubis, SPd,MM. dalam Visinya menyebutkan”Terwujudnya masyarakat yang mandiri sejahtera dan berakhlak mulia”. Adapun program skala prioritas dalam Misi beliau adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta meningkatkan kerukunan umat beramaga di Madina
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk tujuan pertumbuhan dan pemerataan
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, budaya lokal, pertambangan dan energi serta meningkatkan iklim investasi kondusif serta mambangun wawasan lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul, sehat dan cerdas
5. Menciptakan kualitas pelayanan publik, sisitem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisen, efektif, profesional, transfaran, dan akuntabel yang didukung dengan sisitem pengawasan yang efektif.

Menuju Kemandirian Ekonomi di Bumi Gordang Sambilan

Secara umum, kita semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi masalah dan sumber masalah di bidang ekonomi. seperti masalah pengangguran, kemiskinan, angkatan kerja, harga bahan pokok yang tinggi, pendapataan yang rendah dan lain sebagainya. Semua masalah ekonomi tersebut sejatinya juga merupakan masalah ekonomi di berbagai daerah di Indonesia tak terkecuali di kabupaten Mandailing Natal.

Menghadapi persoalan inilah masyarakat mengarapkan pemikiran dan aksi nyata dari pemimpin yang peduli pada kemajuan ekonomi masyarakat Mandailing Natal kedepan. Masyarakat ingin solusi dari pemimpin yang nantinya memimpin lewat pemikiran serta langkah pendekatan ekonomi yang tepat.

Dengan kata lain, keinginan masyarakat ini harus disikapi dengan membuat strategi yakni “strategi dorongan besar”. Ada beberapa permasalahan ekonomi yang masih dirasakan dan diharapkan ada kebijakan yang bersifat re-orientasi ekonomi di wilayah Mandailing Natal. Pertama, sebagian besar dari wilayah Mandailing Natal adalah wilayah dengan geografi tropis yang otomotis unggul dari segi pertanian, setidaknya untuk wilayah teritorial Sumatera Utara.

Agar maju dan berkelanjutan, masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang harus memberikan perhatian serius, memberikan pengetahuan, teknologi serta manjemen pertanian yang tepat guna kepada masyarakat petani agar kwantitas, kualitas petani dan daya saing produk pertanian kita menjadi unggul.

Dengan begitu, pasokan pangan diwilayah Mandailing Natal akan aman, bahkan akan mempasok keluar daerah. Kedua, masyarakat mengharapkan kemampuan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. masih terbatasnya kualitas SDM pencari kerja serta kurang semangatnya jiwa kewirausahaan pada sosok anak muda di Madina turut memperpanjang masalah lapangan kerja ini. Investasi, yakni masuknya investor ke wilayah Mandailing Natal adalah salah satu langkahnya. Tentunya dalam hal ini adalah meningkatkan iklim invertasi yang dinamis, konstruktif dan kondusif.

Dalam UU No.22 Tahun 1999 sangat jelas tergambarkan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen kepemerintahan secara lebih luas seperti tersirat pada Pasal 7. Dalam hal ini kewenangan daerah mencakup seluruh (fungsi) bidang pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain.

Batas-batas kewenangan ini sangat penting untuk dilaksanakan di lapangan khususnya sampai sejauh mana Daerah Otonom dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi.

Strategi pengembangan berbagai industri adalah contoh strategi pengembangan investasi di daerah yang sangat baik sebagaimana diungkapkan oleh seorang ekonom yakni Brodjonegoro (1999). Strategi pengembangan industri andalan merupakan strategi pembangunan daerah yang paling favorit untuk dilaksanakan.

Industri andalan yang akan dikembangkan biasanya merupakan kegiatan usaha atau industri di daerah yang memiliki keunggulan daya saing dibandingkan dengan kegiatan sejenis di daerah pesaing lainnya. Industri andalan yang dikembangkan di daerah diharapkan akan mendorong proses pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan sumber pendapatan di daerah tersebut baik dalam bentuk pendapatan perusahaan, rumah tangga maupun pendapatan dari pajak daerah.

Masih menurut Brodjonegoro, iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan. Sehingga mendongkrak kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan berusaha bagi investor baik asing maupun local, untuk mengembangkan usaha di daerah. Beberapa hal yang menghantui para investor dan para pionir yang mengembangkan usaha di satu daerah menurut beliau adalah soal kepastian hukum, jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, situasi dan kondisi kota, serta birokrasi yang simple, cepat, dan transparan.

Khusus tentang situasi dan kondisi kota, Panyabungan, sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal memerlukan lebih baik lagi penataannya. Sebab keindahan pusat kota di suatu daerah merupakan salah satu referensi bagi masyarakat dari luar daerah untuk menilai tingkat kemajuan daerah tersebut.

Ketiga, masyarakat menginginkan keseimbangan struktur ekonomi dari segi pendapatan. Pemimpin diharapkan harus mampu melakukan reorientasi ekonomi untuk mencapai ekonomi yang seimbang dalam peran dan pendapatan. Dalam suatu kesempatan memberikan kuliah di BLU-STAIM, saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, apakah ada konsep yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di Mandailing Natal ini?.

Mahasiswa tersebut melihat bahwa sedemikian ideal cita-cita “Menuju Madina yang Madani”, yaitu ingin melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya,  namun pada kenyataannya  masih banyak di antara masyarakat kita yang masih miskin, susah bergerak sebab tidak mendapatkan akses ekonomi karena ketidakseimbangan peran dan pendapatan dalam ekonomi.

Dengan demikian, paling tidak, tiga persoalan pokok ekonomi ini adalah persoalan yang sedang menggelinding di bumi gordang sembilan yang masing-masing sudah penulis bahas di atas dengan pendekatan keilmuan (akademis).

Apabila persoalan ini dikaitkan dengan visi misi calon Bupati Madina, untuk persoalan pertama yang berkaitan dengan teknologi serta manjemen pertanian yang tepat guna kepada masyarakat petani agar kwantitas, kualitas petani dan daya saing produk pertanian kita menjadi unggul nampak tergambar secara langsung pada visi misi pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, MSi dan H. Imron Lubis, SPd, MM yakni “Peningkatan kualitas petani terhadap sumber produksi seperti saprodi, permodalan, teknologi pertanian, informasi, transfortasi dan pasar”.

Adapun dari visi misi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, tergambar secara umum yakni ”Mewujudkan kemandirian ekonomi. Memenuhi kebutuhan infrastruktur”. Adapun dalam visi misi Saparuddin Haji tergambar secara umum, yakni “ meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan perkebunan, perikanan darat dan laut dengan memberikan permodalan (pinjaman bergulir) atau program lainnya yang dapat menjadi program yang tepat guna”.

Untuk persoalan yang kedua yaitu kemampuan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas SDM pencari kerja serta menumbuhkan semangat kewirausahaan serta investasi, tergambar secara jelas pada penyampaian visi misi pasangan Drs. H.M. Yusuf Nasution, Msi dan H. Imron Lubis, SPd, MM yakni” Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, budaya lokal, pertambangan dan energi serta meningkatkan iklim investasi kondusif serta mambangun wawasan lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan”. Juga tergambar secara jelas dalam aplikasi Visi Misi Saparudin Haji yakni” meningkatkan promosi dan investasi dengan mengutamakan keunggulan komparatif dan kompetitif”.

Juga tergambar jelas dalam Visi Misi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, yakni” peningkatan dan pengembangan investasi” Untuk permasalahan ketiga yaitu soal keseimbangan struktur ekonomi dari segi peran dan pendapatan dalam ekonomi masyarakat, terdapat dengan jelas dalam aplikasi visi misi pasangan Drs. HM Yusuf Nasution Msi dan H. Imron Lubis, SPd, MM Yakni” meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja dan berusaha dan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan”.

Juga secara umum tergambar dalam Visi Misi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution yakni “membangun dan memberdayakan kemandirian ekonomi masyarakat”.

Akhirnya, Sebagai anggota masyarakat yang cerdas, marilah kita memahami pentingnya mengenal  dan memahami visi misi calon pemimpin kita, karena ini adalah suatu keharusan bagi masyarakat yang hendak memilih pemimpinya, dan tentunya visi misi calon yang diinginkan adalah visi misi yang visioner, membangun dan sangat realistis sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. (Penulis adalah akademisi/ dosen tetap STAIM)