PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) dinilai kurang berani membuka perkebunan milik pemkab. Padahal potensi perkebunan sangat hebat meningkatkan pendapatan daerah menuju otonomi daerah yang lebih mandiri.
“Fakta yang ada ternyata sampai sekarang Pemkab Madina belum pernah mengalokasikan anggaran belanja-nya untuk belanja modal secara serius, terencana dan terukur untuk investasi di bidang perkebunan,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Madina, Ja’far Sukhairi Nasution kepada wartawan, Senin (14/1) diruang kerjanya.
“Kami menilai yang terjadi di Pemkab Madina ini bukan saja aneh. Banyak orang pribadi atau perusahaan swasta yang memiliki kebun luas mencapai ribuan hektar di Madina, sementara Pemkab Madina yang punya modal cukup, sama sekali tidak memiliki areal perkebunan milik sendiri,”katanya.
Karena itu, dia dan Fraksi PKB sudah meminta agar pemkab dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja modal berupa areal perkebunan untuk selanjutnya dapat membangun perkebunan milik pemkab Madina sendiri.
“Menurut hemat kami, kita tidak membutuhkan modal yang terlalu besar untuk mulai merealisasikan pemikiran visioner ini,” tegasnya.
Dalam beberapa tahun ke depan, tentunya perkebunan itu sudah membuahkan hasil dan tentu saja Pemkab Madina dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, hasil itu dapat digunakan untuk mendanai program pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sekaligus juga pembukaan lapangan kerja baru.
“Pemkab Madina juga masih lemah dalam pengelolaan potensi dan hasil alam. Alhamdulillah, bumi Mandailing Natal dikaruniai Allah SWT begitu banyak sumber daya alam, termasuk tambang emas dan mineral lainnya. Ada dua hal yang menurut kami sangat kontras,” imbuhnya.
Pertama, fakta tentang minimnya hasil dari perusahaan pertambangan besar, seperti PT. Sorikmas Mining. Kedua, fakta tentang secanggih apapun peralatan yang digunakan dan sesederhana apapun motode kerja pengolahan yang digunakan masyarakat, seperti di daerah Hutabargot dan Naga Juang, hasilnya terbukti berdampak besar pada peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya,” ungkapnya.
Karena itu, dia berharap agar pemerintah punya visi dan keberanian untuk memanfaatkan potensi alam Madina sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Mandailing Natal. (mar)
mungkin bapak anggota dewan kita ini tidak tau kalau pajak maupun bagi hasil dari sektor pertambangan itu langsung ke pemerintah pusat, sedangkan daerah sebagai penerima dana bagi hasil pertambangan.
kemudian kita juga perlu tau apakah PT sorik mas mining itu sudah dalam tahap exploitasi atau masih explorasi.. kalau sudah exploitasi dan masuk ke tahap produksi baru pajaknya ditarik oleh pemerintah pusat, dan dibagikan ke daerah..
gimana sih pak?