PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat ribuan bibit pohon buah-buahan dari berbagai jenis dalam rangka kampanye penghijauan lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomis.
Jenis bibit pohon yang disalurkan kepada Mandailing Natal meliputi bibit mangga 1.750 batang, durian 556 batang, rambutan 325 batang, aren 200 batang dan pohon mahoni sebanyak 125 batang.
Bantuan ini berasal dari program Kementerian Lingkungan Hidup kerjasama dengan Perkumpulan Hijau Sejahtera (PHS). Anggota Komisi VII DPR RI, Jhony Alen Marbun hadir dalam penananaman secara simbolis, Minggu (23/9) di tanah Pemkab Madina di sisi timur Satdion Madina, Desa Aek Sarak Matua, Panyabungan.
Acara penanaman itu juga dihadiri yakni Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Ir.Ilham Malik mewakili Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Albert Nego Tarigan; Ketua Dewan PHS, Syafaruddin Siregar; Bupati Madina, Hidayat Batubara; anggota DPRD Madina, Syafaruddin Ansari dan Ali Mutiara;Perwakilan PT.PERTANI, Yusuf Siregar; Kakan BLHKP Madina, Drs.Ansari Nasution; Kadis Pertanian Madina Taufik Zulhandra dan komponen masyarakat lainnya.
Sebelum penanaman pohon, PHS juga mengadakan acara seminar Industri Pertambangan Dan Dampak Ekologis di Panyabungan yang di buka langsung Bupati Madina, Hidayat Batubara. Sedangkan nara sumber langsung oleh Jhony Alen Marbun, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Walhi.
Seminar tersebut membahas masalah dampak lingkungungan akibat pertambangan dan juga pembukaan lahan perkebunan secara luas. Kemudian masalah kawasan serta desakan revisi SK 44 untuk kepentingan masyarakat.
Masalah lainnya menyangkut wilayah pertambangan (WP), tentang hak otonomi daerah yang harus di perjelas pemerintah pusat. Karena sering permasalahan muncul di daerah tidak bisa terselesaikan, karena secara undang-undang masih kewenangan pusat. Dengan kata lain kebijakan daerah terbatas.
Dalam kesempatan itu Walhi selain menyoroti masalah lingkungan secara nasional akibat pertambangan, juga menghimbau pemerintah daerah supaya memantau peredaran air raksa yang di perjual belikan secara illegal di pasaran untuk meminimalisir kerusakan lingkungan.
Walhi dengan tegas mengatakan kejahatan lingkungan sama dengan kejahatan HAM, karena tempat yang layak dan kehidupan sejahtera bagi masyarakat di atur dalam undang-undang.
Sementara Jhony Alen Marbun politisi Partai Demokrat yang mengakui 70 persen pendapatan Negara berasal dari tambang, berjanji akan membawa dan mencari solusi untuk semua aspirasi yang di sampaikan masyarakat untuk perobahan yang lebih baik. (mar)
