Terjadi Saat Unjuk Rasa di Dinkes dan Kantor Bupati
Unjuk rasa massa Pemuda Pancasila di Dinas Kesehatan Madina dan kantor bupati, Kamis (5/1) pagi, berlangsung ricuh. Massa dan Satpol PP terlibat bentrok. Mereka saling dorong. Seorang pendemo dipukul dengan pentungan. Pendemo lainnya, ditendangi.
Ratusan pengunjuk rasa tiba di kantor Dinkes sekitar pukul 11.15 WIB dengan berjalan kaki dari bundaran perkantoran Paya Loting atau sekitar 200 meter. Setibanya di depan kantor dinkes, massa dihalangi sekitar 20-an personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Massa Pemuda Pancasila (PP) yang ngotot masuk karena ingin bertemu dengan Kepala Dinas, akhirnya terlibat aksi saling dorong. Bukan itu saja, massa yang geram karena tak seorang pun menerima aksi mereka, akhirnya melempari kantor dinkes dengan telur.
Dalam tuntutannya, massa yang dikoordinatori Aswardi Nasution membeberkan rekrutmen Bidan PTT tahun 2011 yang terkesan tertutup. Sebab, hanya terbuka bagi calon-calon tertentu sehingga diindikasikan Dinkes ingin mengambil keuntungan besar dari calon bidan PTT yang ingin melamar.
Dari hasil investigasi yang dilakukan MPC PP, Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ingin melamar harus mengeluarkan kocek sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta. “Kami meminta aparat penegak hukum menindak segala bentuk praktik KKN sesuai prosedur hukum,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan, anggaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp2.317.800.000, dan jaminan persalinan (Jampersal) Rp1.755.049.000, yang disalurkan ke 26 puskesmas se-Madina tidak berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, mereka (PP Madina) menemukan dugaan penyelewengan dana, semisal pengklaiman pasien oleh bidan, lalu menerima pembayaran dari pasien jamkesmas dan jampersal, pemotongan-pemotongan lainnya. “Sehingga dana yang miliaran tersebut bukan dinikmati masyarakat tetapi dinikmati sebagian oknum di Dinas kesehatan,” bebernya.
Bukan itu saja, sambungnya, penyerahan sepedamotor dinas bagi pegawai puskesmas juga terjadi dugaan penyelewengan dan pelanggaran. Pegawai penerima kendaraan dinas itu diharuskan membayar Rp3 juta per unit. Padahal, sepedamotor itu diberikan gratis untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai.
“Untuk itu kami meminta Kapolres dan Kajari agar mengusut tuntas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) di Dinkes. Kami juga meminta Bupati Madina segera mencopot Kadis Kesehatan karena diduga telah melakukan kesalahan,” ujarnya diamini pengunjuk rasa lain dengan teriakan.
Usai menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap, massa langsung menuju kantor bupati. Sayang, bupati tidak berada di tempat. Massa tetap bersikeras menjumpai bupati. Di depan pintu masuk, massa kembali dihadapkan dengan pengawalan ketat dari Satpol PP. Belum sempat menyampaikan aspirasinya, massa kembali terlibat aksi dorong. Bukan hanya saling dorong, tendang demi tendangan juga dirasakan massa PP.
Dalam situasi ini, pengunjuk rasa mengaku sempat dipukul dengan pentungan yang dipegang petugas Satpol PP. Pengunjuk rasa tadi pun menguasai pentungan petugas.
“Coba kita lihat semuanya. Hari ini Satpol PP menunjukkan arogansi terhadap masyarakat yang hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kami tidak terima perlakuan seperti ini. Pentungan sebagai barang bukti. Kami akan melaporkan kekerasan ini ke Komnas HAM,” sebut salah seorang Kordinator, Tan Gozali.
Akhirnya, sekitar pukul 12.15 WIB, lima perwakilan pengunjuk rasa, yakni Ketua MPC PP Syahriawan Nasution familiar dipanggil Kocu, Tan gozali, Fauzan Helmi Rangkuti, Jhon refnizon, menemui bupati melalui ketiga asistennya, Sahnan Pasaribu, Syafei Lubis, dan Samad Lubis, dan disaksikan Kasatreskrim Polres Madina AKP SM Siregar SH.
Dalam pertemuan itu terjadi dialog alot antara pengurs PP Madina dengan ketiga asisten mengenai Dinas kesehatan, MPC PP menginginkan Kadis Kesehatan dicopot dari jabatannya karena dianggap banyak melakukan pelanggaran. Lalu, mengevaluasi kinerja Kasat Pol PP Hendra Adisyaputra.
H Samad Lubis menanggapi tuntutan MPC PP menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kadis Kesehatan untuk memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa. “Aspirasi ini kami tampung dan akan disampaikan ke Bupati,” sebutnya.(wan.metrotabagsel)
