Panyabungan, Wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution mengatakan kuat dugaan hasil seleksi CPNS 2010 yang diumumkan pada Rabu (22/12/2010) oleh Pemkab Madina sarat kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) sebab pengumumannya tidak transparan karena skor dan ranking pemenang tidak dipublikasikan.
“Sudah banyak laporan masyarakat yang masuk ke kantor dewan meminta pengumuman hasil seleksi CPNS ditinjau ulang, sebab kuat dugaan masyarakat, sejumlah orang yang menang adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Kaban Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal,” sebut Rizal di Panyabungan, Kamis (23/12/2010).
Dikatakannya, dewan akan menyahuti berbagai laporan masyarakat karena selama ini dewan juga sudah mendengar isu KKN akan terjadi sehingga kesempatan kerja bagi orang yang tidak memiliki uang akan sirna serta kualitas yang diharapkan tidak akan terwujud.
“Dari berbagai pernyataan Pj Bupati Mandailing Natal Aspan Sopyan ketika melakukan peninjauan pelaksanaan ujian CPNS bahwa calon yang akan direkrut murni untuk mencari orang yang berkualitas dan tidak ada permainan KKN, ternyata hanya untuk mendinginkan situasi saja,” sebutnya.
Banyak kecurigaan yang timbul terkait hasil seleksi CPNS sehingga DPRD harus membuat pansus untuk menelusuri dugaan KKN tersebut serta meminta hasil skor setiap formasi pada Universitas Padjajaran Bandung dengan apa yang telah diumumkan Badan Kepegawaian Daerah Madina.
“Kita berharap masyarakat yang menjadi korban akibat ulah sejumlah oknum yang memberikan iming-iming bisa meloloskan setiap calon PNS dengan memintai uang, tidak takut mengadu kepada wakil rakyat” sebutnya.
Secara terpisah, Ketua PMII Madina Pendi menuturkan, pihaknya juga meminta DPRD Madina untuk membentuk pansus untuk mengusut penerimaan CPNS 2010 sebab wakil rakyat punya hak dan wewenang untuk melakukan penelusuran demi membuktikan dugaan KKN yang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat.
“Setelah pengumuman sudah banyak terdengar bahwa si A, B,C dan Z bayar sekian puluh juta dan yang tidak memberikan setoran terhadap oknum-oknum tertentu tidak ada yang menang, bahkan ada yang sudah bayar juga tidak menang,” sebutnya.
Sementara Ketua Eksekutif DPD LSM LIPAD Madina Abdul Latif Lubis mengatakan, pihaknya akan membuka posko pengaduan CPNS 2010 sebab banyak dugaan modus yang dilakukan calo yang sudah diketahui nama-namanya mulai dari tawaran uang yang bervariasi terkait formasi yang dituju dengan nilai uang Rp 80 juta hingga Rp 100 juta.
“Kita harus menegakkan supremasi hukum dan reformasi birokrasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga barang siapa yang merasa dirugikan dalam penerimaan CPNS 2010 akan kita fasilitasi sampai ke jalur hukum,” sebutnya. (BS-026)
Sumber : Beritasumut
