Oleh: Ir. Ali Mutiara Rangkuti, MM
Staf Ahli Bupati Madina Bidang Sosial Politik
Pendahuluan
Kabupaten Mandailing Natal yang disahkan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, dengan luas wilayah 6.620.70 Km2. Artinya hingga saat ini telah berusia 25 Tahun, sebuah usia dewasa dalam kehidupan manusia, sebuah usia yang menjadi fase peralihan dari remaja menjadi dewasa awal dalam kehidupan ini. Pada usia ini pulalah pembangunan kabupaten Mandailing Natal harus dapat mulai disusun secara baik, partisifatif dan merata menjangkau seluruh wilayah yang begitu luas dengan kondisi masyarakatnya yang mulai majemuk.
Secara garis besarnya, berdasarkan kedekatan wilayah Kabupaten Mandailing Natal biasa dibagi masyarakat dalam 3 Wilayah : 1) Mandailing Godang (Mulai dari Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Timur, Panyabungan Barat, Panyabungan Selatan, Panyabungan Utara, Huta Bargot, Sibau, Bukit Malintang, Naga Juang), 2) Mandailing Julu (mulai dari Kotanopan, Tambangan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Muarasipongi dan Pakantan), dan 3). Wilayah Pantai Barat (Kecamatan Muara batang Gadis, Natal, Batahan, Sinunukan, Ranto Baek, Linggabayu dan Batang Natal).
Secara garis besar pula, ketiga wilayah ini memiliki topografi alam yang sangat berbeda, dimana Mandailing Godang merupakan dataran yang sangat luas, diapit Bukit Barisan pada sebelah Timur dan Barat. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar serta pertumbuhan ekonomi pasar terbesar pula, dengan didukung pertanian dan perkebunan holtikultura yang tumbuh stabil berkat suplai air melimpah dari Irgasi Batang Gadis. Pada Wilayah Mandailing Godang khususnya Kecamatan Panyabungan diharapkan tumbuhnya dengan baik bidang perdagangan, jasa dan pusat administrasi pemerintahan daerah, apalagi dengan atau saat Bandar Udara yang dicanangkan bernama AH. Nasution ini mulai beroperasi dipenghujung tahun 2023 ini kelak.
Sementara Mandailing Julu selain memiliki wilayah pertanian basah, juga merupakan wilayah pertumbuhan perkebunan jenis karet, kulit manis dan kopi. Wilayah ini memiliki topografi sebagian pegunungan dengan ketinggian ada yang lebih dari 1000 mdpl. Pada wilayah ini pula investasi bernilai triliunan rupiah berada yakni SMGP, sebuah perusahaan pengelolaan geothermal menjadi energi listrik.
Kemudian, Wilayah Pantai Barat memiliki topografi sedikit perbukitan, namun memiliki dataran luas hingga garis pantai. Pada wilayah ini, selain masyarakatnya bergantung pada pertanian dan laut, masyarakat pada wilayah ini rata-rata turut mengalihkan pertanian ke perkebunan sawit dan yang menjadi terluas di Kabupaten Mandailing Natal dengan diiringi berdirinya beberapa industri yang menghasilkan CPO dan pada wilayah ini pertumbuhan ekonomi penduduknya juga cukup pesat. Begitu juga secara masyarakat, pada wilayah Pantai Barat perbauran penduduknya cukup jelas terlihat, antara etnis mandailing, pesisir dan etnis jawa yang merupakan turunan warga transmigrasi berpuluh tahun sebelumnya.
Ketiga wilayah besar inilah Kabupaten Mandailing Natal saat ini, yang merupakan garis besar tiga koridor pembangunan perekonomian daerah yang dharapkan mampu membangun kekuatan untuk menopang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal saat ini dan kedepannya. Hal itu sangat dimungkinkan jika SDM kita di kabupaten ini baik, selaras sesuai dengan kebutuhan investasi pembangunan tersebut, dengan strategi perencanaan yang baik dan jaringan yang luas maka insyaallah percepatan pembangunan dapat terwujud dengan baik.
Strategi Pembangunan Sosial Partisipatif
Pada tataran teoritis, pembangunan sosial merupakan bagian strategi dalam penggerakan partisipasi masyarakat agar pada sektor pembangunan yang berkelanjutan bisa memiliki peran dengan menghadirkan masyarakat yang partisipatif. Pada dasarnya pembangunan sosial itu merupakan proses perubahan yang terencana dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Jika dikaitkan dengan Kabupaten Mandailing Natal, pembangunan sosial itu harus dilakukan berbasis masyarakat, artinya dengan melibatkan peran masyarakat secara luas hingga mampu menciptakan masyarakat mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Peran pemerintah daerah tentunya tidak boleh dilepaskan begitu saja, untuk mendukung strategi inovasi pembangunan sosial partisipatif tersebut, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar regenarasi masyarakat memiliki kemampuan dan bisa berperan aktif. Tercatat setidaknya di lima sektor dalam pembangunan sosial partisipatif ini, seperti pembanagunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, budaya, sosial dan lingkungan, yang menjadi fokus utama dalam mendorong inovasi pembangunan sosial berbasis masyarakat tersebut. Disini peran pemerintah, tidak hanya sebatas fasilitasi pembangunan infrastruktur namun juga harus mampu falitasi peningkatan SDM Masyarakat sehingga menjadi melahirkan genarasi berdayaguna mendukung pembangunan sosial tersebut.
Diantaranya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Subuh Berjamaah Bagi Kalangan ASN, Pelajar SD dan SMP yang diberlakukan di Tingkat Kecamatan hingga Desa. Pelaksanaan Perbup 12/2022 ini diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik antara ASN pada setiap tingkatan untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat dilingkungannya setidaknya dilakukan 1 kali dalam seminggu saat pelaksanaan subuh berjamaah. Kemudian Perbup ini juga diharapkan mampu membiasakan pelajar untuk berkomunikasi dan berintraksi dengan para orang tua setempat usai pelaksanaan melalui kuliah subuh atau kultum singkat. Walaupun awalnya berat, namun saat ini pelaksanaan subuh berjamaah telah menjadi kebiasaan yang baik bagi kalangan pelajar dan mengikuti pengajian atau kuliah subuh atau kultum sebagaimana dimaksud.
Ini merupakan satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyahuti salah satu persoalan sosial yaitu efek narkotika dan budaya negatif yang terus masuk belakangan ini. Misalnya, kondisi Kabupaten Mandailing Natal terus diserang berbagai kasus penyalahgunaan narkotika, walaupun operasi besar dan masif terus dilakukan oleh penegak hukum namun persoalan narkotika ini terus saja masuk dan yang paling banyak berkaitan dengan generasi muda atau regenasi masyarakat Mandailing Natal selanjutnya. Tentu ini bukan persoalan aparat penegak hukum semata, tapi ini sudah menjadi wabah nasional dan persoalan bersama. Jika tidak, maka desa, kecamatan dan Kabupaten Mandailing Natal bisa saja mengalami hilangnya generasi masyarakat berikutnya yang akan melanjutkan pembangunan ini.
Namun tidak cukup hanya melahirkan Perbup, sosialisasi dan penanganan hukum, kasus narkotika membuat banyak generasi muda di Mandailing Natal harus dihukum penjara, padahal ini persoalan ini masih bisa diselamatkan jika Kabupaten Mandailing Natal memiliki Panti Rehabilitasi Narkotika, setidaknya kita berupaya menyelamatkan seberapa mampu generasi muda kita yang dapat diselamatkan. Selain itu, perlu dukungan pemerintah pusat agar menjadikan kawasan yang selama ini juga ditanami narkotika (ganja) menjadi perkebunan produktif dan menghasilkan nilai seimbang dengan apa yang ditanami mereka saat ini. Membenahi sektor pendidikan juga harus menjadi fokus utama dalam membangun kehidupan sosial tersebut, karena peningkatan SDM akan menopang pembangunan perekonomian.
Gambaran persoalan narkotika diatas tentunya sangat konpleks dan tidak dapat diuraikan semuanya, namun berbagai persoalan lainnya tentu masih ada. Misalnya sering dilontarkan masyarakat melalui media sosial tentang tidak adanya infratruktur jalan yang memadai atau jalan rusak, jembatan rusak atau dan pembangunan akses lainya yang pada akhirnya dijadikan isu negatif dilontarkan melalui media sosial. Tentunya persoalan ini bukan dikarenakan tidak adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan itu, keterbatasan dana selalu menjadi persoalan yang rumit untuk dipecahkan pada wilayah yang begitu luas seperti Kabupaten Mandailing Natal ini.
Pembangunan partisipatif tentunya bertujuan agar Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik itu datangnya dari kalangan Pemerintah Daerah melalui APBD, ataupun APBD Provinsi dan APBN. Tentunya juga pembangunan ini datang dari kalangan masyarakat luas, baik itu dikarenakan investasi bisnis maupun investasi sosial.
Kami yakin, dengan banyaknya generasi Masyarakat Mandailing Natal yang saat ini memiliki peran strategsi di berbagai bidang, baik itu di pusat pemerintahan maupun bisnis, maka pembangunan Kabupaten Mandailing Natal dapat kita lakukan secara bersama. Saya ingat kembali tagline yang pernah disampaikan Alm. Letnan Jenderal TNI. Raja Inal Siregar selaku Gubernur Sumatera Utara ke 13 antara Tahun 1988 – 1998, yaitu Marsipature Hutanabe. Saya berpendapat ini adalah gagasan yang baik, dimana setiap warga daerah dimanapun ia berada dipanggil untuk berkontribusi bagi pembangunan daerahnya sendiri, baik itu dianya orang swasta maupun pada sektor negara. Saya yakin Raja Inal melontarkan methode ini agar sosok penting daerahnya dimanapun berada juga membantu pembangunan di daerahnya sendiri. Tampa partisifasi semua pihak, terutama putra daerah maka tentunya percepatan pembangunan masih sulit diwujudkan.
Maka, gagasan Percepatan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang digagas saat ini harus dapat dijadikan sebagai momentum penting untuk kita semua, bahwa Pembangunan Mandailing Natal adalah tanggungjawab bersama dan dapat diwujudkan dengan kerja – kerja bersama. Untuk itu saya mendoakan semoga agenda Dialog Pembangunan Mandailing Natal bersama Tim Percepatan pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan dengan baik, melahirkan komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat Mandailing Natal melalui Tagline Madina Bersyukur Madina Berbenah.
Terimakasih.
