Medan,
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengurusi masalah kesehatan, Siti Fadillah Supari, mengatakan, tugas terdepannya ialah mengkritisi kebijakan eksekutif, agar lebih merakyat dan masyarakat di Indonesia dapat selalu sehat.
Meskipun sebagai mantan Menteri Kesehatan lanjutnya, tidak melulu kinerjanya hanya fokus kepada kesehatan saja, akan tetapi memang harus lebih besar lagi porsinya.
“Jadi, pengawasan saya termasuk memberikan saran dan perhatian soal harga obat-obatan yang naik,” ungkap Ketua Dewan Kesehatan Masyarakat ini, dalam acara Dialog Publik Aktif Membangun Kelurahan/Desa Siaga Aktif Menghadapi Bencana di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Senin (28/02/2011).
Oleh karena itu sebutnya, hal yang terpenting yang harus tetap dilakukan oleh pemerintah agar rakyat senantiasa selalu sehat dan tidak lagi mengeluhkan tingginya biaya perobatan, maka untuk membantu itu Jamkesmas harus tetap berjalan. Karena Jamkesmas sangat membantu bagi rakyat yang kurang mampu untuk berobat.
“Jamkesmas ialah sebagai basic pelayanan kesehatan dasar harus tetap berjalan. Tidak boleh ada masyarakat miskin yang terlantar kesehatannya, dan jangan ada lagi kasus busung lapar di Indonesia,” paparnya.
Sebagai inisiator Desa Siaga, Siti Fadilah mengungkapkan, tujuan Desa/Kelurahan Siaga ialah untuk menolong masyarakat Desa/Kelurahan itu sendiri saat ketika bencana datang tiba-tiba. Dan tentunya lanjut Fadillah, tidak akan ada lagi kepanikan yang ketika bencana datang.
“Konsep Desa Siaga yang baik bisa menolong diri masyarakatnya saat bencana. Kalau Desa atau Kelurahan Siaga eksis masyarakat pun bisa cepat mengambil tindakan. Untuk itu, seluruh perangkat Desa/Kelurahan harus aktif untuk selalu memberikan imbauan dan masukan kepada masyarakat, serta bila perlu diadakan sebuah simulasi bencana, yang manfaatnya sangat penting untuk menolong masyarakat itu sendiri ketika datang bencana,” ujarnya.
Sementara, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara tersebut mengatakan, paradigma penanggulangan bencana. Kata Eldin, seharusnya pro aktif mulai dari kesiapsiagaan hingga pemulihan sosial. “Mudah-mudahan dialog ini bisa membuka sinergitas dan antisipatif seluruh pihak. Sehingga bisa mencegah banyaknya korban dan kerugian ekonomi,” katanya.
Sejalan dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007, proses tanggap bencana meliputi pra bencana, tanggap darurat hingga paska bencana. Namun, menurut Eldin, mitigasi hingga koordinasi kecepatan penanggulangan bencana termasuk logistik memang belum sepenuhnya teratasi dengan baik. (BS-024)
Sumber : Beritasumut
