PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Madina dengan Pemkab Madina gagal, Selasa (7/7/2020) karena Kadis PMD Sahnan Batubara tak datang.
RDP yang dimotori Komisi 4 itu sejatinya membahas berbagai gejolak sosial di desa yang dipicu Dana Desa.
Serta mengapa warga desa tak diberi akses data pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Ketidakhadiran itu mengesankan pihak Dinas PMD Madina melecehkan DPRD Madina.
Dan juga memberi kesan seolah olah pihak Dinas PMD Madina menganggap sepele persoalan benturan antara warga dengan para kepala desa yang kini sedang marak maraknya.
Belum diketahui alasan ketidakhadiran kadis PMD itu.
Saat Mandailing Online mengkonfirmasi via WhatsApp, Selasa malam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sahnan Batubara hanya menjawab singkat : “Maaf dinda, ancogot ma da (besok lah ya)”.
Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Madina, Hidayah Herlina menjawab Mandailing Online, Selasa menyatakan Komisi 4 menyayangkan ketidakhadiran Kadis PMD ditengah maraknya aksi perotes terhadap Dana desa dan BLT Dana Desa, padahal pemerintahan desa berada di bawah kontrol Dinas PMD.
“Namapaknya Pak Kadis tidak merasa sesuatu yang penting RDP dengan Komisi 4 dengan kejadian terakhir aksi demo yang berakhir anarkis di Mompang Julu,” ujar Hidayah dari Partai Gerindra itu.
RDP itu sejatinya membahas berbagai hal urgen, antara lain sejauh mana pengawasan dan penanganan kasus kasus Dana Desa yang diadukan masyarakat.
Kemudian, penanganan kasus demonstrasi anarkis di Mompang Julu pasca mundurnya kepala desa.
Apa langkah Pemkab Madina ke depan agar demo demo tidak berlanjut.
Hal yang urgen lainnya adalah Dinas PMD Madina harus memberi penjelasan di hadapan Komisi 4 tentang mengapa masyarakat tidak diberi akses memperoleh data pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Peliput : Dahlan Batubara
