SIANTAR- Berbagai masalah yang terjadi di DPRD Siantar memunculkan penilaian bahwa lembaga legislatif itu mandul dalam melaksanakan peran. Kepada METO, Rabu (27/10) Ketua Studi Otonomi Politik dan Demokrasi (SoPO), Christian Silitonga mengatakan, sikap DPRD yang tidak menjalankan fungsi dan tugas sebagai lembaga legislatif menjadikan lembaga itu dianggap tidak penting dalam pelaksanaan pemerintahan.
Christian mengatakan, seharusnya DPRD memahami pentingnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersinergis untuk menciptakan pemerintahan yang check and balance (seimbang).
Jika DPRD tidak melaksanakan, atau bahkan tidak memahami tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemerintahan, maka DPRD bisa dianggap sebagai penyebab lahirnya pemerintahan yang otoriter di Siantar.
“Coba bayangkan pemerintahan saat ini yakni HOKI, berjalan tanpa ada pengawasan dari DPRD. Itu berarti DPRD turut melakoni lahirnya pemerintahan yang otoriter,” ujar Christian.
Christian menambahkan, pemerintahan HOKI sebenarnya bisa berjalan walau tanpa DPRD. Buktinya, beberapa tahun belakangan ini pemerintahan bisa berjalan hanya dengan berdasarkan pada peraturan wali kota (perwa). “Jadi, dimana lagi fungsi DPRD,” ujar Christian.
Sementara Wakil Ketua DPRD Siantar, Zainal Purba mengatakan, pihaknya tetap akan berupaya segera melakukan pembahasan terhadap berbagai masalah di DPRD. Namun, Zainal mengaku bahwa dalam minggu ini tidak ada rapat DPRD. “Minggu ini belum ada dijadwalkan rapat. Tapi kita harapkan agar rapat tersebut segera terlaksana,” ujar Zainal.(ara)
Sumber : Metro Tabagsel
