Panyabungan. Semenjak pemerintah menerapkan Bea Keluar (BK) kakao (coklat–red), harga komoditas ini pada tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tak lagi bisa menyentuh level Rp 20.000/kg seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Harganya kini hanya mampu bertahan pada level Rp 15.000 hingga Rp 17.000/kg.
Menurut pemhakuan sejumlah petani, sebelum BK kakao diberlakukan, harga jual kakao di tingkat petani paling rendah berkisar Rp 20.000/kg. Bahkan harganya pernah mencapai Rp 27.000/kg.
Sehingga, turunnya harga kakao saat ini dan tak lagi pernah beranjak naik tentunya sangat dikeluhkan petani. Petani menduga, BK kakao adalah biang keladinya, sebab pabrik pengolahan kakao dan juga para eksportir telah membebankan penerapan tariff BK kakao itu pada petani dengan menekan harga pembelian kakao dari petani.
Seperti diungkapkan Ali Arhan (35), petani kakao di Panyabungan, Madina. Kepada MedanBisnis, Minggu (24/10) ia mengatakan, sejak Juli 2010 kemarin, harga kakao ditingkat petani yang awalnya sekitar Rp 22.000/kg terus turun setiap bulannya.
“Harga kakao kering saat ini paling mahal hanya Rp 17.000/kg, itupun dengan kualitas yang bagus. Kalau kurang bagus paling dihargai Rp 15.000/kg. Sementara kalau kita kalkulasikan dengan biaya yang dikeluarkan dari memetik buah, mengupas sampai menjemur hingga kering, harga itu sangat tidak sepadan, bahkan bisa merugi” jelasnya.
Pengakuan senada juga disampaikan Nasruddin Matondang (42). Menurutnya, karena merosotnya harga kakao membuat ia tak lagi dapat melakukan perawatan kebun secara intensif. “Jadi mau tak mau kita mengurangi perawatan sampai 75% dari sewaktu harga kakao masih Rp 24.000/kg.
Saya tidak tahu kenapa harga kakao terus menurun seperti ini, sementara harga karet terus membaik. Kami para petani ini hanya bias berharap agar pemerintah bias membuat kebijakan yang berpihak pada petani, supaya harga kakao bias membaik kembali seperti harga sebelumnya karena dari sinilah sumber penghidupan kami,” harapnya.
Sebelumnya, Ali Mutiara Rangkuti anggota DPRD Madina kepada MedanBisnis, mengatakan, pemerintah harus bisa mencari solusi atas masalah harga kakao yang terus merosot saat ini. “BK kakao itu yang nanggung seharusnya kan para eksportir, tapi kenyataannya yang menanggungnya adalah para petani. Jadi dengan adanya kebijakan ini yang dirugikan itu malah petani, bukan para eksportir,” ujarnya. (zamharir rangkuti)
sumber:medanbisnis
