PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Banyaknya keluhan warga terkait polemik kehadiran PT Perkebunan Sumatera Utara (PT.PSU) di Mandailing Natal (Madina) mulai masuk ranah DPRD.
Pihak Komisi II DPRD telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Perkebunan Madina membahas dan mengkaji akar semua persoalan sekaligus mencari solusi.
Lanjutan rapat kerja dengan Dinas Kehutanan Perkebunan itu menghasilkan keharusan DPRD memanggi pihak PT.PSU. Hanya saja PTPSU membandel dan tidak mau menghadiri undangan resmi rapat kerja dengan Komisi II yang seharusnya dilakukan pada hari Senin (10/11) lalu.
Anggota Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina). Teguh W Hasahatan menilai pimpinan telah melecehkan lembaga legislatif itu.
“Hingga hari yang ditentukan, manajemen PTPSU sama sekali tidak memberikan alasan ketidak hadiran mereka dalam rapat kerja itu,” kata Teguh.
Tegus menyatakan, berdasar laporan masyarakat dan data dari Pemkab Madina persolan yang timbul di sekitar aktifitas perusahaan itu mulai dari dugaan tumpang tindih lahan, dugaan amdal yang tak beres, dugaan penyerobotan lahan hingga masalah limbah yang telah meresahkan masyarakat.
”Kita sangat kecewa atas sikap PTPSU yang selama ini sudah disebut-sebut sebagai perusahaan bandel dan bermasalah, karena itu kami akan membahas di tingkat Komisi, jika memungkinkan, kami akan mengusulkan agar dibentuk Pansus PTPSU, supaya semuanya jelas,” sebut tokoh pemuda Pantai Barat itu.
Peliput : Ridwan
Editor : Dahlan Batubara