LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti setiap perencanaan yang dibuat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus terdapat APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Hal itu disampaikan Perwakilan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Abdul Wahid MSi di Stabat, kemarin.
Abdul Wahid menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti perencanaan yang dibuat satu daerah, kalau tidak melalui mekanisme perencanaan jangan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Bila mekanisme ini tidak ditempuh, maka KPK akan melakukan penelitian dan itu dipastikan akan bermasalah,” tegasnya.
Kita tidak menginginkan lagi ada masalah tentang APBD ke depan sehingga perencanaan harus benar-benar matang, dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah disepakati untuk nantinya disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Abdul Wahid juga menegaskan RPJMD Langkat harus benar-benar terukur, terarah agar hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat luas, jangan asal-asalan, nanti bisa menimbulkan masalah pada akhir jabatan Bupati.
Sementara itu Bupati Kabupaten Langkat Ngogesa Sitepu berharap agar pembahasan RPJMD ini benar-benar serius, dan menghasilkan apa yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang sudah dicanangkan ketika ketika pencalonannya sebagai Bupati.
Kepada instansi terkait diharapkan pembahasan RPKMD Langkat harus melibatkan seluruh komponen yang ada untuk mencapai tujuan misi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat daerah ini.
“Buatlah RPJMD sesuai dengan ketentuan yang ada, agar hasilnya bisa dilaksanakan nantinya di lapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.
Secara terpisah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sapta Bangun mengatakan pembahasan RPJMD ini harus menjadi program partisipatif dari masyarakat mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan.
Pembahasannya juga harus menjadi ruang bagi masyarakat, dan masyarakat memastikan bahwa apa yang disampaikan mereka sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sapta juga mengingatkan jangan nanti ada program yang tumpang tindih, jangan ada sektor yang terlupakan, nanti bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.
Sumber : Waspada
