PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai harus punya ruang lebih untuk mengelola tambang rakyat sehingga perlu sikap serius pemerintah dalam melahirkan solusi terkait pertambangan rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Akhmad Arjun Nasution di Panyabungan, Sabtu (1/12).
Arjun mengatakan, sesuai tagline pemerintah H. M. Ja’far Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution “Madina Bersyukur Madina Berbenah”, maka sangat naif jika emas yang berada di perut Bumi Gordang Sambilan tidak dinikmati oleh rakyat.
“Sejak dahulu Madina dikenal dengan sebutan Tano Sere karena banyaknya kandungan emas di Bumi Gordang Sambilan ini, akan sangat naif jika berkah dan karunia itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Untuk itu, Mantan anggota DPRD Madina ini meminta pemerintah hadir dan memberikan solusi terkait penambangan emas sehingga tercipta win-win solution bagi masyarakat dan penambahan PAD.
Arjun menilai tambang rakyat lebih signifikan membantu kesejahteraan masyarakat dibandingkan pengelolaan perusahaan raksasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Apalagi kita lihat perusahaan yang mengelola pertambangan di Madina hampir tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Arjun, sudah seharusnya para pembuat kebijakan duduk bersama untuk menghadirkan payung hukum yang jelas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan.
Ia pun berharap agar pemerintah mengambil langkah cepat untuk menjalankan poin-poin penting dari pertemuan dengan pihak kementerian yang diinisiasi APRI Madina beberapa waktu lalu.
“APRI Madina juga telah berinisiasi serta menghadirkan 4 kementerian di Aula Kantor Bupati. Kita minta poin penting kesepakatan segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” pintanya.
Terkait langkah Pemkab Madina yang kabarnya telah mengajukan beberapa titik WPR, Arjun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat tersebut.
“Kita menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Madina karena menurut informasi telah mengajukan beberapa titik WPR kepada instansi pemerintah provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Arjun melihat persoalan pertambangan di Madina seharusnya bisa segera menemui ujung. Terlebih dengan adanya edukasi dan advokasi dari APRI.
“Dengan adanya komponen pemerintah dan masyarakat penambang melalui APRI semestinya persoalan ini bisa secepatnya menghadirkan solusi terbaik,” sebutnya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila ini paham dengan posisi dilematis Pemkab Madina, tapi bukan berarti tidak bisa mengambil langkah bijaksana untuk kepentingan masyarakat.
“Kita bisa memahami posisi dilematis Pemkab dan Polres karena hal ini menyentuh berbagai aspek, apalagi berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak,” pungkasnya.
Peliput: Roy Adam
Comments
Related Posts
