Oleh: Dewi Soviariani
Ibu dan Pemerhati Umat
Berlatarbelakang negara agraris, Indonesia terkenal sebagai negeri yang maju sektor pertaniannya. Sayangnya akibat salah kelola kekayaan alam terkesan dijajah oleh ekonomi neoliberalis kapitalisme kini ketahanan pangan nasional dalam ancaman. Nasib petani lokal kini bisa terancam.
Sungguh ironis bangsa kita terkenal dengan julukan gemah ripah loh jinawi. Namun kini terancam permasalahan kedaulatan pangan. Padahal kekayaan alam melimpah ruah. Tanah, hutan yang luas membentang harusnya dengan kemajuan teknologi bisa membawa nasib bangsa menjadi terdepan dalam masalah ketahanan pangan.
Herannya tersiar berita tentang rencana pemerintah untuk menggandeng negeri tirai bambu Cina dalam rangka mengolah sawah rakyat. Tak tanggung-tanggung dengan menetapkan wilayah Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari Cina. Pemerintah akan memakai lahan seluas 1 juta hektare. (Tempo.co 23-04-2024)
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4).
Tentunya wacana ini sangat mengusik pikiran masyarakat. Terutama para petani lokal yang akan tereliminasi dari program tersebut. Padahal beberapa pengamat pertanian dalam negeri sangat menyangsikan keberhasilan program tersebut.
Seperti yang dikutip dari pernyataan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengkritik wacana penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektare di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari Cina. (Tempo.co 23-04-24).
Beliau mengingatkan dari pengalaman food estate sejak zaman pemerintahan Soeharto pada 25 tahun lalu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo luas tanah yang dipakai juga berjuta hektare, namun akhirnya gagal. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam melakukan pembenahan.
Selain itu terkait teknologi seperti apa yang akan diterapkan itu juga satu permasalahan lain yang harus dipikirkan. Belum tentu akan sesuai dengan kondisi Indonesia yang berbeda musim dengan Cina. Jangan sampai dana yang digelontorkan untuk program tersebut menjadi sia-sia. Sementara kondisi petani lokal dan sektor pertanian banyak permasalahan yang tidak dituntaskan oleh pemerintah.
Sangat disayangkan, lagi-lagi pemerintah mengambil keputusan menggandeng asing untuk menyelesaikan persoalan. Apalagi sektor pertanian sebagai industri vital bagi masyarakat. Bahkan jika program ini berhasil akan menjadi sebuah pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan.
Mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan justru tidak dilakukan, dan memberi solusi untuk petani lokal. Seharusnya negara fokus menyiapkan sarana produksi pertanian sehingga petani tinggal menggunakan. Tidak ada niat baik dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dengan memberdayakan masyarakatnya sendiri, baik tenaga terampil maupun kampus-kampus.
Padahal SDM kita banyak yang kompeten apalagi dengan latar belakang negara agraris yang menjadikan pertanian sebagai sektor penting negeri ini. Turun temurun petani kita menjadi penopang ketahanan pangan yang cukup ahli. Kesalahan sistemik dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi kendala mundurnya sektor pertanian.
Banyak petani yang mengalami kegagalan dan meninggalkan lahan/dijual. Akibatnya petani makin malas bahkan pensiun sebagai petani. Semua ini tak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang memengaruhi negara. Apalagi dengan menggandeng aseng dalam menangani permasalahan ketahanan pangan, harusnya pemerintah lebih waspada.
Ada motif apa dibalik masuknya Cina dalam sektor pertanian? Seperti halnya pertambangan yang lebih dulu dikuasai Cina telah membuktikan bahwa para aseng tersebut mempunyai misi kapitalis terselubung, yang pada akhirnya masyarakat bernasib buruk, berakhir menjadi buruh kasar bagi proyek mereka. Tentunya hal yang sama mungkin juga akan berlaku terhadap para petani lokal jika program sawah Cina ini benar direalisasikan. Nasib petani bukannya makmur, malah makin tergusur.
Lantas apa solusi terbaik untuk keluar dari ruwetnya permasalahan sektor pertanian dalam cengkeraman kapitalisme global? Pertanian kini digenggam oleh para kapitalis dengan kekuasaan para oligarki dan korporasi. Nasib petani semakin terpuruk jika mengandalkan solusi tambal sulam yang pada faktanya hanya menguntungkan para pemilik modal.
Program lumbung pangan menjadi jalan bagi korporasi mendapatkan akses yang tidak terbatas atas lahan; tenaga kerja murah; pasar bibit, pupuk, dan pestisida; serta infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran negara.
Sektor pertanian dalam solusi Islam adalah sebuah pilihan yang layak diambil. Islam kurun waktu 13 abad silam telah membuktikan bagaimana perhatian besarnya terhadap kemajuan sektor pertanian. Negara dalam Islam memosisikan pangan sebagai kebutuhan pokok sehingga wajib memenuhinya. Pemosisian ini menjadikan urusan pangan merupakan prioritas negara.
Islam menyelesaikan persoalan pangan dari akar masalah, dan tidak sekedar mewujudkan ketahanan pangan saja, namun juga kedaulatan pangan. Negara bertanggungjawab penuh membantu petani, apalagi pertanian adalah persoalan strategis.
Negara islam melakukan revolusi di bidang pertanian sehingga hasil panen melimpah kemudian menyimpannya untuk kondisi darurat. Negara juga menerapkan sistem pertanahan yang canggih sehingga semua lahan efektif. Hasilnya adalah produksi pangan yang melimpah.
Negara tidak akan tergantung pada modal swasta atau asing. Dan jika akan menjalin kerjasama dengan asing politik luar negeri islam dijadikan sebagai pedoman. Dalam konteks luar negeri, politik negara atau Daulah Islam dimanifestasikan melalui upaya menjalin hubungan dengan berbagai negara, bangsa, dan umat-umat lain. Hubungan luar negeri ini merupakan wujud pengaturan urusan rakyat secara eksternal.
Politik luar negeri negara islam dibangun di atas sebuah pemikiran yang konstan, tidak berubah, yakni penyebaran Islam kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Inilah asas yang membangun politik luar negeri negara Islam.
Jadi, jaminan Islam ketika berhubungan dengan negara asing mempunyai tujuan yang jelas dan tidak diintervensi. Apalagi sampai berakhir mengorbankan nasib rakyat sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini.
Kepentingan rakyat menjadi perhatian utama negara sebab penguasa adalah perisai bagi rakyat yang akan melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Beginilah seharusnya negara berperan dengan mengikuti aturan Allah Taala, sebagaimana juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara ini bisa merdeka atas berkat Allah Taala.
Permasalahan kedaulatan pangan negeri ini butuh solusi Islam. Agar tata kelola SDA dan SDM negeri ini lepas dari jeratan kapitalisme global. Indonesia sebagai negara agraris akan mampu mewujudkan swasembada pangan jika kembali melanjutkan kehidupan Islam, bukan dengan menggaet asing dan aseng untuk membawa perubahan. Selamatkan pertanian Indonesia dengan menerapkan Islam kaffah. Satu-satunya harapan umat untuk Indonesia lebih sejahtera.
Wallahu A’lam Bishawwab
