Home / Artikel / Puskesmas Rawat Inap, Atika Melawan Dahlan

Puskesmas Rawat Inap, Atika Melawan Dahlan

 

Di debat itu Dahlan Hasan Nasution menyalahkan Atika Azmi Utammi soal puskesmas rawat inap.

Puskesmas rawat inap itu mencuat ketika Calon Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution,B.AppFin,M.Fin mengemukakan gagasan agar puskesmas difungsikan sebagai rawat inap agar rakyat di pelosok yang sakit tak susah ke rumah sakit, terutama puskesmas yang jauh dari rumah sakit.

Gagasan Atika itu mendapat resfon sanggah dari Calon Bupati Madina (petahana) Dahlan Hasan Nasution.

Dahlan menyatakan bahwa puskesmas tidak boleh dijadikan rawat inap, sesuai hasil kordinasi para bupati dengan Kementerian Ksehetan RI, beberapa waktu lalu. Dan Dahlan Hasan menyindir agar Atika membaca peraturan yang berlaku.

Lalu Atika membalas, fakta membuktikan bahwa ada rawat inap di Puskesmas Kotanopan.

Pasca debat Pilkada Madina tanggal 13 November itu, publik pun ramai berdebat di Facebook dan WhatsApp.

Pendukung kubu 02 (Dahlan-Aswin) memuji Dahlan Hasan yang mampu menyanggah gagasan Atika.

Pendukung kubu 01 (Sukhairi-Atika) pun tak tinggal diam, mereka membuka tabir-tabir bahwa banyak puskesmas yang berfungsi rawat inap di berbagai belahan Indonesia bahkan di Sumatera Utara, juga bahkan di Madina sendiri.

Benarkah puskesmas tak boleh difungsikan sebagai rawat inap bagi pasien?

Website Kementerian Kesehatan membantah pernyataan Dahlan Hasan itu.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia 2019 justru membeberkan data-data banyak puskesmas di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai rawat inap, termasuk di Sumatera Utara, termasuk di Mandailing Natal (Madina).

Di dalam data PKM Sumut yang dirilis Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia 2019 itu melaporkan tabel terdapat 175 layanan rawat inap di puskesmas-puskesmas di Sumatera Utara. Data itu termasuk sebanyak 3 layanan rawat inap di Madina.

Data yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia 2019 itu menunjukkan adanya regulasi layanan rawat inap di puskesmas.

Data itu juga sekaligus membantah pernyataan Dahlan Hasan. Pun data itu membenarkan Atika Azmi Utammi Nasution.

Yang menjadi pertanyaan adalah : mengapa Dahlan Hasan yang berkuasa 7 tahun di Madina itu tidak mengetahui bahwa ada pusksesmas di Madina yang melayani rawat inap? Apakah Dahlan kecolongan di wilayah yang dikuasainya?

Jika memang ada relugasi yang melarang puskesmas melayani rawat inap, dimana regulasinya? Mengapa tak diperlihatkan Dahlan Hasan?

Dan sesungguhnya, gagasan Atika agar puskesmas di kawasan-kawasan jauh untuk difungsikan sebagai puskesmas rawat inap adalah gagasan yang sangat brilian dan patut dijempoli.

Mengapa Dahlan Hasan seolah menghalangi gagasan Atika itu? Tidakkah Dahlan Hasan memiliki hati untuk sekedar merasakan bagaimana sakitnya penduduk di desa-desa pelosok yang jauh dari rumah sakit?

Bayangkan jika saudara kita tinggal di Sibinail dalam keadaan sakit dan keluarganya harus bersusah payah membawanya ke rumah sakit di Panyabungan. Padahal di Muarasipongi ada pusksesmas.

Bayangkan jika saudara kita tinggal di Lubuk Kapundung, Muara Batang Gadis; atau di Bintungan Bejangkar. Para penduduk sakit harus dibawa ke RSU Natal yang sangat jauh.

Itu masih membawa orang sakit. Belum lagi keluarga yang harus berhenti mencari nafkah demi menemani anggota keluarga sakit di rumah sakit.

Banyak keluarga yang hidupnya pas-pasan, mencari hari ini hanya cukup untuk makan keluarga satu hari. Bagaimana jika tak mencari nafkah selama seminggu atau dua minggu selama anggota keluarga berada di rumah sakit?

Mungkin semua sepakat bahwa puskesmas yang dekat dengan rumah sakit tak boleh melayani rawat inap, seperti Puskesmas Mompang atau Puskesmas Panyabungan Jae, karena hanya berjarak beberapa kilo meter dari RSU Panyabungan. Tetapi bagimana dengan nasib penduduk di Muara Soma atau Sopo Tinjak?

Gagasan Atika menjadikan puskesmas-puskesmas melayani rawat inap terutama yang berlokasi jauh dari rumah sakit patut diapresiasi dan harus diwujudkan. Karena rakyat Madina butuh layanan yang mudah. Bukan dipersulit. Karena mayoritas rakyat masih miskin. Terutama yang berada di desa-desa pelosok. (Dahlan Batubara)

Comments

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: