PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi dalam dua tahun berturut-turut tampak tak ada kenaikan yang terlalu signifikan. Dalam LHKPN tahun 2023 yang dilaporkan Desember 2022 dalam situs e-lhkpn.kpk tercantum mengalami kenaikan sebesar 0.95% atau sebesar 400 jutaan rupiah.
Ketika Pejabat Pejabat Negara tidak melaporkan secara keseluruhan aset kekayaan miliknya. Ini akan menjadi masalah jika nantinya tiba-tiba ada pemeriksaan dari KPK,” kata Elfanda Nanda kepada wartawan, Senin (31/07/2023) melalui sambungan telepon.
Terkait LHKPN Wakil Bupati Madina sendiri, terlihat masih stabil. Elfanda menyorot dalam laporan perbandingan LHKPN Wakil Bupati Madina, tidak adanya pengurangan hutang yang dimiliki oleh Wabup Madina tersebut. Menurutnya, dalam LHKPN, hutang sebesar 870 juta yang dilaporkan tahun 2022, hingga laporan LHKPN tahun 2023 masih tercantum dan belum juga mengalami pengurangan.
“Mungkin Wabup Madina ada skala prioritas lain, sehingga untuk hutang tidak mengalami pengurangan. Secara logika, biasanya jika memang hutang itu merupakan cicilan, biasanya dalam dua tahun pasti akan mengalami kekurangan,” tegasnya.
Walaupun begitu, Elfanda mengatakan dalam pelaporan LHKPN ini diharapkan para penyelenggara negara bisa untuk jujur melaporkan seluruh aset kekayaannya.
“Sebaiknya seluruh aset kekayaan penyelenggara negara bisa jujur melaporkan semua asetnya. Ini akan berdampak pada kinerja para penyelenggara negara,” tegasnya.
LHKPN Wabup Madina ketika mendaftar menjadi Calon Wakil sesuai data KPU Madina disebutkan senilai Rp 17.042.650.019 yang umumnya terdiri dari jumlah harta tidak bergerak. Sedangkan berdasarkan LHKPN KPK tahun 2023 yang tercantum sebesar 17.487.798.099. ( red ).
