PANYABUNGAN ( Mandailing Online) : APBDes tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) ternyata masih penuh masalah. Sejumlah Kecamatan dikabarkan masih mempersiapkan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban) atas kegiatan yang dilaksanakan.
SPJ sendiri adalah bentuk laporan pertanggung jawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran.
Dikantor Camat Panyabungan Kota contohnya. Informasinya dari 30 Desa yang ada, ada sekitar 30 persen lagi Desa yang belum kelar SPJ nya. Termasuk kabarnya SPJ Bimtek dan SPJ sejumlah pengadaan.
Camat Panyabungan Kota Miswar Husin Pulungan yang dikonfirmasi Rabu 22/95/2024, mengaku Laporan Kades di Kecamatan yang dipimpinnya sudah diserahka semua ke inspektorat.
” Memang ada beberapa desa yg belum lengkap, karena problem keberadaan PJ dan Kades definitif, ” Kata Miswar.
Sesuai aturan, Pemerintah Daerah di triwulan pertama ini akan mengajukan NHP ke BPK sebelum LHP BPK keluar. Menanggapi hal ini, kepala Inspektur Pemkab Madina Rahmad Daulay mengatakan, Mengenai SPJ tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai tanggung jawab masing masing pejabat desa.
Saat ini katanya, Semua SPJ desa masih ditangan tim reguler desa. Belum ada rekap saat ini di inspektorat.
Rahmat mengakui, persoalan Ini sudah menjadi pembahasan di DPRD dan inti masalah ada pada kualitas SDM pemerintah desa dan sudah menjadi rekomendasi pansus LKPJ tahun 2023 agar Pemda segera mengajukan ranperda tentang perangkat desa.
“Saya pribadi berharap ranperda perangkat desa mengakomodir uji kompetensi calon perangkat desa, ” Jelas Rahmad. ( napi)
