Pelajar Yang Masuk PT Rp. 5 Juta/Tahun
Panyabungan MO– Tahun ini Pemkab Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan kebijakan pembebasan iuran komite sekolah di tingkat SLTA negeri maupun swasta se-Madina. Kebijakan ini merupakan implementasi visi misi Hidayat-Dahlan.
Besaran dana untuk itu sebesar Rp.50.000 per siswa per bulan. Kemampuan APBD Madina TA 2012 masih sebatas besaran ini, diharapkan tahun depan akan bertambah untuk pembebasan biaya lain siswa.
Selain itu, Pemkab Madina juga akan memberikan bantuan untuk mahasiswa miskin dan berprestasi yang masuk perguruan tinggi negeri dengan besaran Rp 5 Juta per mahasiswa setiap tahunnya, namun harus melalui persyaratan yang diperlukan.
Demikian terungkap di acara sosialisasi penguatan visi misi bupati dan wakil bupati Mandailing Natal dipusatkan di Aula kantor Camat Siabu dan diikuti oleh seluruh Muspika Kecamatan Siabu, Bukit Malintang dan kecamatan Naga Juang, para kepala sekolah dan tokoh masyarakat tiga kecamatan, Selasa (14/2). Sosialisasi dipimpin Asisten II bidang Ekokesra Drs M Syafe’i Msi.
Kabid Program Dinas Pendidikan H Asmara Hadi Spd di kesempatan ini mengatakan bahwa di tahun 2012 ini yang ditanggung oleh pemkab Mandailing Natal adalah iuran komite sekolah dengan dana Rp 50 ribu per siswa, baik ia di SLTA Negeri maupun sewasta.
“Dana bantuan dari pemerintah yang Rp 50 ribu ini diperguanakan untuk pembayaran gaji guru honor/tata usaha komite, perjalanan dinas kepala sekolah, tunjangan pembantu kepala sekolah, tunjangan wali kelas, tunjangan pembina kegiatan-kegiatan siswa, honor petugas kebersihan sekolah, penambahan dan pemeliharaan alat-alat peraga, biaya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan biaya konsumsi rapat-rapat,” terang Asmara.
Program ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Mandailing Natal dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Selama ini di lingkungan pendidikan SLTA para orang tua murid dibebani dengan uang sekolah yang peruntukannya untuk iuran komite sekolah, uang penerimaan siswa baru, uang pramuka, uang praktikum, uang pembelian buku paket siswa,” katanya.
Berdasar kebijakan jangka panjang, diharapkan pada tahun 2016 nantinya seluruh biaya sekolah di tingkat SLTA tidak ada lagi, tentu ini akan dilaksanakan secara bertahap, sesui kemampaun anggaran APBD” sebut Asmara.(mar)
