Panyabungan, Kamis, 21 Juli 2011
Kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Madina terkait sejumlah persoalan, semisal pencairan upah guru honorer yang sebagian belum dicairkan dan persoalan lainnya dipertanyakan. Jika kinernya tetap demikian, sebaiknya Bupati mengambil kebijakan.
Hal ini dikatakan DPD Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kabupaten Madina bersama DPP Pergerakan Mahasiswa Peduli (PMP) Madina. Kedua organisasi ini meminta Bupati, apabila sejumlah persoalan itu tak bisa diselesaikan, jelas akan mencederai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Hidayat-Dahlan. Pasalnya, program yang paling menggiurkan masyarakat dari pimpinan Madina ini adalah perbaikan pendidikan.
“Kalau guru saja banyak keluhannya, bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan di Madina. Artinya, jika Kadisdik Madina tak mampu mengatasi persoalan pendidikan yang ada Bupati harus turun tangan dan menangani persoalan ini,” sebut Sekjen IPI Madina, Ahmad Said Pulungan kepada METRO, Rabu (20/7) usai mengikuti talk show di salah satu stasiun Radio di Panyabungan bertema ‘Mampukah Kadisdik Madina mengatasi persoalan pendidikan,”.
Disampaikan Said, kualitas pendidikan di Madina sejak setengah tahun terakhir menurun hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan yang ada baik mengenai kelangsungan proses belajar-mengajar maupun administrasi pendidikan.
”Kita menilai Kadisdik Madina harus intropeksi diri dan sejauh mana telah berbuat untuk Madina, karena kami banyak menerima laporan dari sejumlah guru Tenaga Kerja Sukarela (TKS), masih banyak yang belum terima gaji selama beberapa bulan terakhir bahkan kabarnya masih ada pemotongan juga,” tambahnya.
Untuk itu dikatakan Said, menanggapi persoalan-persoalan ini, IPI Madina meminta Bupati HM Hidayat Batubara untuk segera memprioritaskan penuntasan persoalan di Disdik tersebut supaya jangan menjadi momok bagi pemkab Madina di bawah kepemimpinan Hidayat-Dahlan.
”Artinya jangan sampai persoalan ini menjadi konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan optimisme masyarakat Madina terhadap Hidayat-Dahlan, dan kalau memungkinkan Bupati harus melakukan fit and prover test untuk menempatkan orang yang tepat di Dinas itu, karena kalau tidak dilakukan reformasi saya yakin tak aka nada peningkatan kualitas pendidikan di Madina,” sebutnya.
Hal serupa disebutkan Ketua Umum DPP PMP Madina Aswan Lubis, bahwa pihaknya juga telah banyak menerima keluhan dari guru-guru TKS yang mengaku gajinya belum keluar sejak 4 bulan terakhir. Dan dirinya juga menerima masukan bahwa masih ada gaji guru honorer yang diduga dipotong.
”Kami sangat prihatin dengan kondisi pendidikan yang ada saat ini, dan kami menilai bahwa Kadisdik yang sekarang sudah sepantasnya dievaluasi kinerjanya oleh Bupati, dan kami melihat Kadisdik juga tak menerapkan transfaransi informasi sehingga masyarakat tak tau apa saja yang dilakukan oleh Disdik Madina,” ujar Aswan.
Sementara seorang guru TKS yang tak mau namanya dikorankan mengaku kalau mereka belum menerima honor sejaki 4 bulan terakhir sekitar Rp500 ribu perbulan. Ironisnya tugas yang mereka emban itu sangat banyak bahkan guru-guru yang PNS juga terkadang melimpahkan tugasnya ke guru TKS.
”Kami merasa nasib kami tak diperhatikan lagi, sudah tugas banyak di luar yang seharusnya dan gaji juga selalu terlambat,” kata seorang guru TKS. (wan/mer)
