Untuk itu kita berharap kepada Gubernur Sumatera Utara agar berani melakukan langkah radikal dalam mewujudkan jalur-jalur jalan tol di dua kawasan itu. Kebijakan yang selama ini dilakukan oleh para gubernur maupun bupati/walikota di kawasan ini masih di berkelas kebijakan klasik bernilai keberanian rendah dan kekuatan daya bangun rendah, tak memiliki nilai radikal. Kita butuh pimpinan radikal visioner.
——————————————————————————-
Dulu ada istilah “Jakarta puk” – “Medan M majolo”. Satu istilah di Mandailing yang memandang Jakarta dan Medan sebagai tujuan merantau. Apapun itu, tetap saja bisa disudutpandangi sebagai urbanisasi : merantau ke kota dan bekerja di setor industri atau jasa atau perdagangan, meninggalkan sektor pertanian (marsaba).
Kenapa Jakarta atau Medan? Menagapa tak Sidimpuan atau Panyabungan atau Kotanopan atau Sibuhuan atau Gunungtua? : karena industri/jasa/perdagangan tumbuh lambat seperti jalan keong atau malah stagnan di Tapanuli Bagian Selatan. Faktornya menurut para pelaku usaha : infrastruktur (jalan/jembatan/energi,air bersih) dan regulasi yang parah menyebabkan investasi rendah sehingga industri/jasa/perdagangan tak tumbuh.
Gubernur atau bupati jangan bicara petani sejahtera jika lahan masih 1 bunbun/KK. Minimal 2 hektar (12 bunbun) baru diizinkan bicara sejahetera. Lalu bagaimana agar 2 hektar per KK? Menurut pakar : jumlah petani harus dikurangi, sehingga sisa petani yang ada akan memiliki lahan antara 1 hingga 2 hektar per KK. Bagaimana mengurangi petani? : Tumbuhkan industri/jasa/perdagangan/perkebunan agar petani sawah keluar dari sawah. Tentu jalan tol merupakan awal mulanya.
Jika jalan tol ada, bukan saja industri, perdagangan dan jasa yang berkembang menggeliat hiruk pikuk, tetapi industry yang bersifat agro (perkebunan, peternakan, perladangan, perikanan dll) akan menggeliat luar biasa karena seluruh jaringan distribusi sudah lancar.
Di Malaysia, belasan tahun Mahathir Muhammad focus di 2 sektor : infrastruktur dan pendidikan. Hasilnya : industry/jasa/perdagangan tumbuh, SDM tumbuh. Akhirnya, jumlah petani sawah berkurang. petani sawah meninggalkan sawah (hanya di Kedah yang ada parsaba), mereka beralih ke sektor industry/jasa/perdagangan. Sawah itu disewakan kepada perusahaan yang bergerak di pertanian.
Pemerintah Amerika Serikat berhasil mengurangi jumlah petani melalui penumbuhan industri/jasa/perdagangan. Jumlah petani menurun dari 25% pada tahun 1930an menjadi kurang dari 2% pada era 2010, saat ini hanya 0,1% penduduk AS yang bekerja secara penuh sebagai petani.
Apakah bandara Aek Godang di Padang Lawas, Bandara Bukit Malintang di Madina mampu menggenjot pertumbuhan industri/jasa/perdagangan? Tidak!!. Pesawat terbang tak mampu membawa CPO sawit dari Natal ke Medan; pesawat terbang tak mampu memperlancar arus barang indutri, arus barang perkebunan, arus barang peternakan, karena pesawat terbang hanya mampu membawa orang dari Kuala Namu ke Bukit Malintang atau ke Aek Godang.
Industri/jasa/perdagangan hanya akan tumbuh jika jalan lebar (tiap jalur memiliki 4 lajur) dari Palas ke pelabuhan/dari Madina ke pelabuhan/dari Tapsel ke pelabuhan/dari Paluta ke pelabuhan/dari Sidimpuan ke pelabuhan sebagi jalur utama. Lalu jalur Kotanopan/Morsip ke Panyabungan terhubung ke Natal/Batahan/ Singkuang. Jalur Sorkam ke Sibuhuan terkoneksi ke Gunung Tua-Sidimpuan-Angkola-Sipirok dan jalur-jalur interkoneksi lainnya yang lebar-lebar.
Si pengusaha pasti menghitung distribusi barang sebelum memutuskan berinvestasi di satu kawasan. Soal angkutan manusia toh sudah ada bandara di Piangsori yang mampu didarati Garuda jenis Boening, dan si pengusaha akan lebih cepat menempuh Pinangsori-Muara Sipongi, Pianangsori-Sibuhuan, Piangsori-Angkola, Pinangsori-Tabuyung via Batangtoru dengan jalan 4 lajur sambil melihat dari jendela mobil ke arah truk teronton membawa bahan baku industri yang melintas dengan kecepatan maksimal di jalan 4 lajur yang lebar. Hilir mudik turuk-truk besar yang ramai pertanda pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Untuk itu kita berharap kepada Gubernur Sumatera Utara agar berani melakukan langkah radikal dalam mewujudkan jalur-jalur jalan tol di dua kawasan itu. Kebijakan yang selama ini dilakukan oleh para gubernur maupun bupati/walikota di kawasan ini masih di berkelas kebijakan klasik bernilai keberanian rendah dan kekuatan daya bangun rendah, tak memiliki nilai radikal. Kita butuh pimpinan radikal visioner.
Dahlan Batubara