JAKARTA, (MO) – Negara dan masyarakat di era Presiden SBY harus berperang melawan korupsi secara tegas dan tandas. Karena itu, genderang perang terhadap tindak pidana korupsi yang telah ditabuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Istana) sejak lama, harus digelorakan.
Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi (CICAK), misalnya, menegaskan, belakangan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan polemik penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Presiden dinilai mencari langkah aman dalam menyikapi masalah itu.
masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia TII, Masyarakat Pemantau Peradilan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan organisasi lain, serta para aktivis anti korupsi.
Taufik Basari mewakili CICAK mengatakan, jika presiden memiliki visi membersihkan korupsi di lingkungan penegak hukum, khususnya di Kepolisian, seharusnya menggunakan perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi sebagai sarana membersihkan Polri.
Presiden SBY dinilai sudah beberapa kali melewatkan kesempatan baik untuk membersihkan Polri dari jenderal korup. Contohnya, tidak tuntasnya perkara rekening gendut perwira tinggi Polri dan kasus Gayus HP Tambunan.
Taufik melanjutkan, jika presiden tidak tegas, maka akan lahir Cicak Vs Buaya jilid II. Akhirnya, malah merugikan upaya pemberantasan korupsi. “Posisi SBY yang tidak tegas dapat diartikan melanggengkan korupsi di Kepolisian dan sengaja atau tidak sengaja dapat dinilai publik sebagai turut serta melindungi aktor utama kasus itu,” ujar Taufik dari CICAK, hari ini.
Akibatnya, sejauh ini berdasarkan data Transparency International Indonesia masalah korupsi tak teratasi dengan baik dan menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 183 negara pada 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi.
Artinya, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Persepsi tersebut rupanya diamini oleh 71 persen responden MNC Media Research di 10 kota di Indonesia.
Secara khusus, responden di Jayapura paling banyak menyatakan bahwa upaya Pemerintah memberantas korupsi buruk, sebanyak 80 persen, disusul oleh responden di Jakarta sebanyak 74 persen, Surabaya dengan 71 persen, dan Medan ada 70 persen.
MNC Media Research Polling mencatat bahwa hasil polling terhadap 1.103 responden yang berusia 17 tahun ke atas menunjukkan bahwa masyarakat pesimistis terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di Indonesia, terlebih ketika penanganan kasus-kasus korupsi oleh aparat penegak hukum seolah hanya sebuah sandiwara politik semata.
Dugaan tentang sulitnya memberantas korupsi berskala kecil hingga besar, di daerah hingga pusat, adalah ‘menempelnya’ nama-nama besar dalam kasus-kasus korupsi tersebut. Misalnya, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, skandal Bank Century, penyelewengan dana BLBI, dan Hambalang.
Tak hanya itu, kasus korupsi di daerah berdasarkan data Kemendagri, sepanjang 2004 hingga 2012, ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terlibat kasus kriminal.
Di antara kasus-kasus tersebut, kasus korupsi adalah yang terbanyak dengan jumlah 349 kasus atau 33,2 persen. Sepanjang periode itu pula, sebanyak 155 kasus korupsi melibatkan kepala daerah. Sementara itu, KPK baru menyelesaikan 37 dari 155 kasus yang ada.
Walaupun, akhir-akhir ini KPK terlihat begitu gencar membongkar kasus-kasus korupsi baru, seperti kasus korupsi Alquran, kasus suap Bupati Buol, hingga kasus terbaru yang menggegerkan publik yaitu kasus korupsi alat simulator SIM dengan tersangka jenderal bintang dua Polri, namun tak berarti serta merta dapat meningkatkan kepercayaan publik bahwa kasus-kasus ini pun akan tuntas.
Terlebih bila pemerintah dan lembaga penegak hukum justru merupakan pelaku korupsi. Sudah seharusnya, perang melawan korupsi menjadi program nasional, bukan masalah untuk spekulasi politik, obyek laporan populis, eksploitasi politik, atau tujuan jangka pendek kampanye.(inilah)
