PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Guru honorer yang merasa dirugikan pada saat pengumuman seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali gelar unjuk rasa. Pembatalan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) kembali jadi tuntutan pengunjuk rasa Rabu,(27/03/2024).
Didepan gedung DPRD Madina, para pengunjuk rasa meminta Bupati H.M.Jakfar Sukhairi Nasution membatalkan nilai SKTT dan mengembalikan hasil pada nilai CAT
Mereka menilai banyak dari anggota DPRD Madina yang tak bersedia membentuk pansus. Sehingga kasus pembatalan SKTT dalam keadaan dilematis. Meski sebelumnya pembetukan pansus telah diagendakan, namun tak menuai hasil.
“Apakah mereka (Anggota DPRD Madina) terlibat sehingga tak berani membentuk pansus,” teriak Ummu Salamah salah seorang peserta aksi.
Unjuk rasa guru honor itu pun hanya diterima staf DPRD Madina. “Anggota DPRD sedang tugas luar sesuai dengan surat SPT. Seluruh Anggota komisi 1 sampai 4 sedang dalam Agenda kunjungan kerja dalam provinsi,” Jelas Salah satu staf yang menemui massa aksi.
Merasa aspirasi di DPRD tidak terlalu di gubris, pengunjuk rasa pun melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Madina. Di puntu masuk kantor bupati, pengunjuk rasa kembali berorasi.
Rahmad Mora salah satu guru honorer dalam orasinya melihat pemerintah daerah hanya menindak lanjuti persoalan mengenai mall administrasi dan honorer siluman. Mereka berharap Pemda segera melakukan pembatalan nilai SKTT dan mengembalikan keputusan pada nilai murni dan perangkingan atau CAT.
Usai Orasi, Pengunjuk rasa yang di terima Asisten II dr. Syaripuddin Nasution mengatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi pengunjuk rasa pada pimpinan.
“untuk hal lainnya saya tak punya kapasitas untuk menjawab itu karena Bupati dan Wakil Bupati sedang tugas luar,” kata Sarifuddin.
Para pengunjuk rasa yang berharap bertemu Bupati pun akhir nya membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Asisten II.
Reporter : fikri
