MEDAN (Mandailing Online) – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memeriksa tersangka AHL, mantan Direktur Utama RSUP H Adam Malik, yang diduga korupsi pengadaan alat kesehatan senilai Rp45 miliar dari dana APBN tahun 2012.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Chandra Purnama di Medan, tadi malam, mengatakan pemeriksaan mantan orang pertama di RSUP Adam Malik tersebut, karena AHL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik.
Oleh karena itu, katanya, penyidik Kejati Sumut harus memanggil AHL untuk dimintai keterangan berkaitan dugaan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) yang dianggap merugikan negara.
“Pemeriksaan terhadap mantan pejabat penting di RSUP Adam Malik itu, belum dapat dijadwalkan dan masih menunggu informasi dari tim penyidik,” ucap Chandra.
Dia menyebutkan, selain AHL, juga akan diperiksa tersangka HB, Pejabat Pembuat Komitmen, ML, Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2010 dan KRRS, Direktur PT NBP.
“Jadi, direncanakan ada empat orang tersangka kasus alkes yang akan diperiksa Kejati Sumut,” ujarnya.
Menurut Chandra, penetapan para tersangka tersebut, karena melakukan pemahalan atas harga yang tertuang dalam HPS (harga perkiraan sendiri) dengan harga pasaran dan spesifikasi alat kesehatan yang mengarah pada produk merek tertentu.
Pada pembelian alkes itu diduga terjadi “permainan” atau penyimpangan, sehingga merugikan keuangan negara.
Dia menambahkan, dalam pengusutan kasus “kebocoran” keuangan negara di RSUP Adam Malik, tim penyidik Kejati Sumut telah memeriksa lebih kurang 15 orang saksi.
Diantaranya, Purnamawati selaku Direktur SDM RSUP Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Kabid Penunjang Medis tahun 2009 dan Samsuddin Angkat selaku PPK RSUP Adam Malik.
Selain itu, tim penyidik juga telah memanggil 13 orang saksi dari pihak swasta, kontraktor, dan lain sebagainya yang mengetahui kasus tersebut.
“Kejati Sumut masih terus bekerja mengembangkan kasus dugaan korupsi pembelian alkes di RSUP Adam Malik,” kata Chandra.
(antara)
