Sekdes Jadi CPNS Penuh Kecurangan
MADINA-
Sekitar 20-an orang yang menamakan diri dari Dewan Pengurus Pusat Majelis Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (DPP M-Four), Kamis (26/5) mendemo Kantor Inspektorat Pemkab Madina. Mereka meminta pertanggung jawaban Inspektorat Madina sebagai verifikasi dan validasi data pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dasarnya, menurut demonstran, pengangkatan Sekdes menjadi CPNS tersebut diduga banyak manipulasi dan tak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karenanya, DPP M-Four Inspektur atau Kepala Inspektorat beserta tim verifikasi data harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat dan hukum atas perbuatannya.
Amatan METRO di lokasi, massa M-Four berangkat dari sekretariat DPP M-Four di Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan dengan menaiki sepeda motor dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB.
Koordinator aksi, Faisal Ardiyansyah saat menyampaikan orasinya dengan pengawalan puluhan personil Polres Madina ditambah puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyampaikan, menurut DPP M-Four hasil verifikasi dan validasi data Sekdes untuk diangkat menjadi CPNS diduga data yang manipulatif. DPP M-Four khawatir persoalan tersebut bisa memicu terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat.
“DPP M-Four telah banyak menerima laporan mengenai data Sekdes banyak yang dimanifulasi. Artinya dari data Sekdes yang menjadi CPNS itu banyak yang manipulasi dan tak sesuai dengan mekanisme pengangkatan, dan kami lihat hasil verifikasi dan validasi juga tak sesuai dengan yang diharapkan,” sebut Faisal.
Faisal juga mengatakan, banyak nama-nama yang diumumkan sebagai Sekdes yang diangkat menjadi CPNS diduga bukanlah Sekdes yang asli, yang sesuai dengan peraturan pengangkatan menjadi CPNS. Dan yang menyakitkan hati, Sekdes yang diangkat menjadi CPNS itu adalah orang luar desa. Artinya, yang menjadi Sekdes di desa itu bukan sekdes yang asli tetapi yang dimanipulasi.
Kepada Polisi dan kejaksaan DPP M-Four meminta melakukan penyidikan dan menangkap kepala Inspektorat Kabupaten Madina sebagai penanggung jawab atas terjadinya rekayasa dan skandal manipulatif proses verifikasi dan validasi data pengangkatan sekdes menjadi CPNS.
Pernyataan sikap ini ditambahi oleh koordintor Lapangan, Akhir Lubis. Dalam orasinya Akhir menyampaikan bahwa pihaknya sebagai mahasiswa akan terus mengawal persoalan pengangkatan sekdes jadi CPNS tersebut dan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan perlawanan hukum apabila ternyata sekdes yang diangkat itu bukanlah sekdes yang sebenarnya.
Sejak awal melakukan unjuk rasa, tak ada seorangpun yang menyahuti tuntutan dan pernyataan sikap dari mahasiswa dan terlihat seluruh pegawai dan pejabat di kantor Insfektorat hanya menonton aksi pengujuk rasa itu tanpa memberitahu dimana keberadaan Inspektur.
Sayuti : Tanya Amnesti
Inspektur Pemkab Madina, Sayuti Lubis saat ditemui METRO usai pengunjuk rasa bubar menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menentukan sikap atas pernyataan sikap yang disampaikan massa M-Four. Namun katanya, verifikasi dan validasi data pengangkatan sekdes itu telah dilakukan dan hasilnya juga telah direkomendasikan kepada Pj Bupati Madina.
”Kami telah melakukan verfikasi data calon sekdes untuk diangkat menjadi CPNS dan hasilnya telah kami sampaikan ke Bupati, dan tugas kami hanya sebatas verifikasi data saja, bahkan yang kami verifikasi pada tahun lalu itu ternyata calon sekdes itu telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP),” beber Sayuti.
Saat disinggung mengenai dugaan adanya penyalahgunaan jabatan dalam hal ini tim verifikasi saat melakukan tugas dan diduga menerima uang atau imbalan, Sayuti tak menampik hal itu, tetapi dikatakan Sayuti bahwa dirinya tak tahu mengenai soal adanya permainan uang saat verifikasi berlangsung.
”Kalau masalah itu silahkan tanyakan Amnesti Lubis. Dia yang melakukan permainan uang itu,” tegas Sayuti.
Amnesti : Saya Tak Paham Apa Maksud Sayuti
Sementara itu, Amnesti Lubis yang saat ini bertugas di Sekretaris Disperindagkop UKM dan Pasar Pemkab Madina dan sebelumnya sebagai Sekretaris di Inspektorat Pemkab Madina saat ditemui METRO di ruang kerjanya menegaskan kalau dirinya tak faham atas tuduhan yang dimaksudkan oleh Inspektur yakni Sayuti Lubis mengenai tuduhan dirinya menerima uang saat bekerja melakukan verifikasi dan validasi data Sekdes menjadi CPNS.
”Saya tak ada menerima uang sepeserpun dalam persoalan sekdes itu, saya tak paham apa maksud Sayuti berbicara demikian, dan saya bekerja juga atas instruksi dan perintah dia,” tegasnya secara singkat. (wan/mer)
Sumber : Metrotabagsel

Comments

Komentar Anda