PANYABUNGAN (Mandailing Online) – PDI Perjuangan Mandailing Natal mendukung sepenuhnya langkah kejaksaan negeri yang akan melakukan pengusutan dan membongkar berbagai dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Mandailing Natal.
Langkah Kejakasan Negeri Mandailing Natal (Madina) itu, menyusul adanya gerakan pengaduan Aliansi Rakyat Peduli Madina (ARPM) ke Kejaksaan Agung di Jakarta beberapa waktu lalu, dan kini pihak Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa data pengaduan ARPM telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan.
“Lebih khusus penggunaan APBD Tahun 2014 lalu. Aliansi Rakyat Peduli Madina telah melaporkan Dinkes ke Kejagung RI,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal (Madina), Iskandar Hasibuan, Kamis (9/6) di Panyabungan.
Iskandar menyatakan, selama ini muncul satu apatisme dalam keberhasilan pemberantasan korupsi di Madina. Karena, meski sudah banyak yang mengadukan kasus di Duinas Kesehatan Madina dengan bukti-bukti yang akurat, tetapi penegak hukum seolah diam dan membisu.
“Sehingga praduga kita antara penegak hukum dengan Dinkes ada main mata dalam masalah APBD/ APBN yang masuk ke instansi itu,” katanya.
“Contoh, sekitar pengadaan 4 unit ambulance ke Puskesmas yang tidak sesuai dengan RUP, tidak memenuhi standar minimum kendaraan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal diduga merugikan negara sekitar 1,4 miliar rupiah sesuai dengan laporan ARPM. Itukan sudah jelas faktanya, namun pihak penegak hukum tetap saja diam dan membisu,” ujarnya.
Selain itu, persoalan lainnya, baik yang diadukan oleh ARPM, demo mahasiswa maupun unjukrasa masyarakat terkait berbagai hal di instansi itu dan khususnya masalah penerimaan honorer yang diduga pihak Dinkes menerima puluhan juta rupiah uang siluman.
“PDI Perjuangan Madina siap bersama Kajari maupun penegak hukum lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data terkait dengan dugaan korupsi yang selama ini diduga terjadi di Dinas Kesehatan,” katanya.
Editor : Dahlan Batubara
